KPK Telusuri Aliran Dana ke Pilkada Jabar

Gurita Proyek Meikarta

89
kasus suap meikarta
MASIH JADI SAKSI: CEO Lippo Group James Riady saat menuju gedung KPK, Selasa (30/10). Dia diperiksa sebagai saksi terkait skandal suap Meikarta yang menjerat bupati Bekasi periode 2017- 2022, Neneng Hasanah.

BANDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai jika dalam kasus suap perizinan pembangunan proyek Meikarta diduga terdapat aliran Dana untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Jawa Barat. Untuk itu, KPK akan segera melakukan tindak lanjut serta pendalaman terhadap dugaan tersebut.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, meski belum secara pasti uang suap pembangunan proyek Meikarta yang menjerat Bupati Kabupaten Bekasi, Neneng Hasanah Yasin mengalir dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat. Namun, dirinya tidak menampik jika perlu adanya penelusuran lebih lanjut terhadap dugaan tersebut.

”Saya belum melihat itu tapi nanti penyidik akan melengkapi tapi biasanya kita akan mendalami secara bertahap,” kata Saut di Bandung, kemarin.

Disebutkan Saut, saat ini pihaknya terus mengumpulkan barang bukti terkait kasus suap perizinan pembangunan proyek Meikarta. Selain itu, penelusuran terhadap dugaan adanya aliran di dalam Pilkada Serentak Jawa Barat 2018 juga dilakukan dengan menggali informasi sejumlah saksi yang dihadirkan KPK.

Untuk itu, Saut menyebut KPK selalu mengistilahkan dengan sebutan ‘dan kawan-kawan’ kepada para pelaku dalam setiap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan. Sebab, KPK juga harus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan peran dan kaitan dari setiap orang yang diduga terlibat korupsi.

”Jadi, untuk ‘dan kawan-kawan’ ini perlu waktu karena KPK tidak boleh menyebutkan juga di depannya. Makanya selalu merunut pelan-pelan ke belakang, kroscek lagi baru kemudian kita bisa membuktikannya,” kata dia.

Saut menegaskan, dirinya enggan berspekulasi dan menyatakan jika telah ada aliran dana yang dipakai dalam proses demokrasi di Jawa Barat karena memerlukan waktu untuk pendalaman. Selama ini, kata dia, nama-nama yang kerap disebut pihaknya dalam kasus tertentu nyatanya tidak memiliki peran.

Maka dari itu, Saut meminta masyarakat agar bersabar dan menunggu proses pendalaman dugaan suap Meikarta. Dirinya memastikan KPK akan terus bekerja serta berupaya membongkar kasus yang menyeret kepala daerah di Jawa Barat.

”Saya belum bisa nyebut karena pasti nanya siapa orangnya. Sabar saja dulu karena ‘dan kawan-kawan’ peran orang per-orang seperti apa dalam setiap kasus masih kita dalami,” kata dia.

Namun begitu, berdasarkan pengalaman dalam kasus suap maupun korupsi yang ditangani KPK dan melibatkan kepala daerah, beberapa di antaranya diketahui mengalir untuk pembiayaan Pilkada. Bahkan, hal tersebut juga pernah terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat.

”Pernah ada juga beberapa kali di Jawa Barat alirannya untuk Pilkada. Apakah ada aliran kesana kita akan dalami dulu,” kata dia.

Sebelumnya pada wartawan, Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku siap memberi kesaksian terkait kasus Meikarta. Namun diaku dirinya hingga saat ini dirinya belum mendapat panggilan dari KPK.

”Ya bersedia tapi relevansinya apa dalam kasus ini. Saya gak tahu ini suapnya apa? IMB kah, alih fungsi lahan, perubahan tata ruang, atau apa?” Tanyanya..

Demiz memnag dikenal cukup keras dalam menyikapi rencana proyek perumahan besutan Lippo Grup itu. Pada akhir 2017, Pemprov Jabar hanya memberikan rekomendasi penggunaan lahan seluas 84,6 hektar kepada Pemkab Bekasi dari 700 hektar total lahan yang diajukan untuk pembangunan. Alasannya, dia khawatir proyek Meikarta berdampak pada kuantitas dan kualitas suplai air bersih.

Kemarin, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap CEO Lippo Group, James Riady. James diperiksa sebagai saksi terkait dugaan skandal suap perizinan proyek Meikarta yang menjerat Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah.

James tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 09.27 WIB. Setelah menjalani pemeriksaan selama sembilan jam, James mengaku diajukan 59 pertanyaan oleh penyidik KPK.

Ditemui seusai pemeriksaan, James menegaskan tidak terlibat dalam kasus tersebut. Dirinya bahkan mengaku tidak mengetahui bahwa ada suap di balik pemberian izin proyek pembangunan Meikarta.

”Bahwa saya pribadi tidak mengetahui dan tidak ada keterlibatan dengan kasus suap yang di Bekasi. Itu saja saya bisa berikan pernyataan dan selanjutnya silakan bertanya ke KPK,” ungkap James di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin (30/10).

Kendati demikian, dirinya mengakui sempat melakukan pertemuan dengan Neneng pada akhir 2017 lalu. Namun, pertemuan itu hanya sebatas kunjungan biasa lantaran kala itu Neneng dalam kondisi habis melahirkan.

”Tadi ada pertanyaan juga apakah saya ada bertemu dengan Bupati. Benar ada, bertemu dengan Bupati, yaitu saat beliau baru saja melahirkan. Saya tidak prrnah ketemu dengan beliau (sebelumnya),” ungkapnya.

Bahkan, James mengaku pada pertemuan itu bahwa dirinya baru mengetahui Bupati Bekasi merupakan seorang wanita. “Saya pertama kali baru tahu bahwa Bupati itu adalah seorang wanita,” tuturnya.

Lebih rinci, James mengaku, pada pertemuan itu ia hanya sekadar mengucapkan selamat atas lahirnya anak Bupati Neneng. Menurut pengakuannya, sama sekali tidak ada pembicaraan mengenai proyek Meikarta.

”Karena itu waktu saya diajak untuk mampir hanya sekadar mengucapkan selamat saja. Saya mampir ke rumah beliau tidak ada pembicaraan lain. Tidak ada pembicaraan izin, tidak ada pembicaraan bisnis atau apapun dengan beliau,” bebernya.

Di sisi lain, Neneng yang juga diperiksa hari ini mengaku sempat melakukan pertemuan dengan James. Namun, ia enggan menjelaskan lebih jauh pokok pembicaraan yang dibahas pada pertemuan itu.

“Iya, ada (pertemuan dengan James Riady). Bahas secara umum, lah,” ujar Neneng singkat kala memasuki mobil tahanan.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, pemanggilan James Riady oleh tim penyidik KPK adalah untuk kepentingan penyidikan, yakni melengkapi berkas perkara. Pernyataan James, kata Basaria, nantinya dapat menguatkan tuduhan yang dilayangkan kepada para tersangka.

”Kalau penyidik memanggil saksi-saksi pasti berhubungan dengan berkas perkara yang ditangani. Pertama untuk menguatkan keterangan saksi-saksi tersebut, untuk menguatkan tuduhan yang diberikan, yang disangkakan kepasa para tersangka,” terangnya.

Selain itu, lanjut Basaria, KPK ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dugaan keterlibatan James dalam kasus ini. Mengingat, James merupakan salah satu petinggi Lippo Group, yakni perusahan yang memayungi pengembang proyek Meikarta.

”Sudah barang tentu penyidik ingin mengetahui paling tidak beliau itu dalam kapasitanya itu kewenangannya apa saja. Dan batas-batas kewenangannya apa saja. Apakah dalam mengeluarkan uang misalnya sekian miliar itu harus sepengetahuan beliau, atau ada kewenangan yang diberikan bisa kepada tingkat direktur. Itu sangat tergantung kepada situasi atau hal-hal yang dibutuhkan oleh penyidik. Jadi pada intinya kalau dipanggil pasti ada keperluan,” pungkasnya. (riz/fin/mg1/ign)

BAGIKAN


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.