CIMAHI– Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi mengklaim sudah membuat dan menandatangani surat rekomendasi larangan melanjutkan pembangunan Griya Asri Cireundeu.
Anggota Komisi 3 DPRD Kota Cimahi, Mahfuri mengaku, penandatangan surat rekomendasi tersebut diwakili olehnya, namun disetujui oleh anggota Komisi 3 DPRD Cimahi lainnya, sebagai dasar pegangan pihaknya apabila ada lanjutan pembangunan di lahan Cireundeu.
“Ini kan masih berkaitan dengan pembangunan di lahan Cireundeu. Sejak awal kami menolak adanya pembangunan di lahan itu, dan untuk menguatkan, maka kami tuangkan dalam surat rekomendasi yang ditandatangani komisi 3,” ungkap Mahfuri saat ditemui di Kantor DPRD Kota Cimahi, belum lama ini.
Menurutnya, pembangunan komplek perumahan Griya Asri Cireundeu sejak awal memang sudah menyalahi aturan, karena dilakukan saat pengembang belum mengantongi izin.
Pengembang, dalam melaksanakan pembangunan, seenaknya melakukan pematangan lahan, sehingga lahan di atas Gunung Gajah Langu siap dibangun.
“Sebetulnya kami sendiri telah mengetahui kalau lahan di Cireundeu itu akan dijadikan perumahan. Makanya setelah tahu, kami sangat kecewa dengan sikap pengembang yang tidak mengikuti aturan di Cimahi,” katanya.
Dirinya meminta Pemerintah Kota Cimahi agar mau membeli lahan Gunung Gajah Langu agar tak dijadikan komplek perumahan untuk mempertahankan daerah resapan di Cimahi, khususnya bagian selatan.
“Di Cimahi Selatan itu krisis resapan air, dan kawasan resapan sekaligus RTH diubah jadi perumahan. Idealnya, dibeli pemerintah, lalu dijadikan RTH yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan perumahan,” jelasnya.
Untuk menghentikan proses pembangunan oleh pengembang, pihaknya juga meminta agar dinas terkait tak mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB).
“Kalau Wali Kota Cimahi bisa tegas, saya kira pengembang yang akan masuk Cimahi tak berani macam-macam, seperti ini. Saya tidak berani bilang dibalik ini ada unsur kepentingan atau tidak, yang jelas pembangunan itu mesti dibatalkan,” tegasnya. (ziz/yan).
