Hibah Jadi Temuan BPK

SOREANG – Adanya pembatalan pemberian hibah alat kesenian untuk desa-desa di Kabupaten Bandung disebabkan tidak adanya tertib administrasi pada pemberian bantuan sejenis pada tahun anggaran 2017.

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Bandung Mohammad Dani mengatakan, hibah bantuan alat kesenian Disparbud pada 2016- 2017 terjadi ketidak singkronan pada administrasi pelaporannya. Sehingga, berdasarkan temuan tersebut Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyarankan dibatalkan.

Dia menyebutkan, untuk bantuan alat kesenian pada tahun anggaran 2016-2017 senilai Rp 2,7 miliar. Namun, berdasarkan hasil laporan BPK bantuan tersebut ditemukan adanya ketidak cocokan antara yang dicatat dan penerima.

’’Jadi ini yang mendasari pembatalan tersebut, shingga Disbudpar membatalkan secara mendadak,”jelas Dani ketika ditemui belum lama ini.

Kendati begitu, keterangan yang disampaikan Disparbud tersebut berbeda. Mereka beralasan bahwa program 2017-2018 tidak a direalisasikan karena kesulitan melakukan lelang.

’’Jadi untuk lebih jelasnya silahkan konfirmasi langsung ke Disparbud,”cetus Dani.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Yayat Hidayat angkat bicara dalam urusan ini. Menurutnya, pembatalan program tersebut tahun ini disebabkan adanya temuan BPK dan Inspektorat.

Dia mengungkapkan, pada keterangan laporan disebutkan adanya ketidak sesuai Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) pada program 2016. Sehingga, pembatalan tersebut tidak dilakukan oleh dewan ektika penyusunan anggaran.

’’ Ini murni dibatalkan Disparbud atas rekomendasi BPK berdasarkan temuan tersebut,” ujarnya.

Dia menilai kekecewaan para kepala desa merupakan hal wajar. Sebab, program tersebut berasal dari aspirasi masyarakat yang diusulkan Musyawarah Pembangunan di tingkat Desa (Musrenbang).

Yayat menambahkan, untuk anggaran yang sudah terlanjur direncanakan itu, Disparbud akhirnya mengalihkan ke program yang lain dalam bentuk festival budaya.

“Jadi kalau saya simpulkan, dibatalkannya bantuan hibah itu merupakan dampak perencanaan tidak matang,” tutup Yayat (rus/yan)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan