jabarekspres.com, JAKARTA – Posisi Miryam S. Haryani di DPR dan kepengurusan Partai Hanura segera diganti. Pergantian antarwaktu (PAW) sedang disiapkan untuk mengisi kekosongan jabatan. Namun, partai yang didirikan Wiranto itu belum mengambil sikap untuk memecat legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII itu.
Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan, proses hukum terhadap Miryam sedang berjalan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus korups e-KTP. ’’Kami juga mengapresiasi Polri yang menjalankan tugas dengan baik,’’ papar dia.
Dengan penangkapan itu, Polri membantu mempercepat proses hukum yang dilakukan komisi antirasuah. Sebelumnya, Miryam menjadi buron selama empat. Kemudian, perempuan kelahiran Indramayu itu tertangkap di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. KPK langsung menahan dia.
Terkait dengan sanksi bagi Miryam, OSO –sapaan akrab Oesman Sapta Odang– mengatakan bahwa proses hukum Miryam masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap. Karena itu, pihaknya belum bisa menjatuhkan sanksi pemecatan. Yang akan dilakukan partainya ialah mengganti posisi perempuan itu, baik di DPR maupun kepengurusan DPP Partai Hanura. Saat ini Miryam tercatat sebagai salah seorang ketua DPP Partai Hanura.
Politikus yang juga ketua DPD itu mengatakan, sekarang pihaknya menyiapkan PAW. ’’Kami segera bahas pergantian,’’ tutur dia.
Siapa yang akan menjadi pengganti Miryam di Senayan? Dia menyatakan, posisi Miryam akan digantikan Joni. Namun, dia tidak menjelaskan secara perinci Joni siapa yang akan menggantikan Miryam. ’’Ya Joni, Joni Hanura,’’ ucapnya.
Pergantian Miryam di struktur kepengurusan partai juga masih dibahas. Namun, OSO belum bisa memastikan siapa penggantinya. Pihaknya masih akan membahas masalah tersebut di rapat internal. Jadi, belum diketahui siapa yang akan ditunjuk sebagai pengganti. Secepatnya posisi itu akan diganti.
OSO meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Komisi antirasuah harus didukung untuk menuntaskan kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Kerugian negara itu cukup besar dan termasuk megakorupsi yang melibatkan banyak pihak.
Sementara itu, saat ini Miryam dalam posisi sulit. Dia harus memberikan keterangan terhadap penyidik KPK secara jelas dan benar. Namun, di sisi lain, dia akan mendapat serangan dan tekanan jika membuka nama-nama yang terlibat. Sebab, diduga banyak anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus korupsi yang sudah dua tahun lebih ditangani komisi antirasuah itu.
