JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan bahwa seluruh layanan publik tetap berjalan normal meskipun Wakil Wali Kota Bandung serta Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung telah ditetapkan sebagai tersangka.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
“Proses tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan secara independen. Prioritas kami adalah memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga dan layanan publik tidak terganggu,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Rabu (10/12/2025).
Baca Juga:Pemkot Bandung Diterpa Skandal Lagi: Wawalkot Erwin Tersangka, Integritas Pemerintahan DipertaruhkanTersangka Dugaan Korupsi di Lingkungan Pemkot Bandung Erwin dan Randiana Belum Ditahan, Ini Kata Kejari!
Farhan menyebut bahwa Pemkot Bandung terus memperkuat reformasi birokrasi dan sistem pengawasan internal sebagai komitmen menjaga integritas pemerintahan.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak berspekulasi dan mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang,” kata Farhan.
Ia menegaskan bahwa proses hukum yang berlangsung sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan kami memberi ruang penuh bagi penyidik untuk bekerja secara independent dan profesional.
“Perkembangan ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, dan kami memahami betul kekhawatiran warga. Namun saya ingin menegaskan Pemerintahan Kota Bandung dalam kondisi stabil dan seluruh layanan publik berjalan normal tanpa gangguan,” ucapnya.
“Saya telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi internal dan memastikan seluruh perangkat daerah terus bekerja seperti biasa,” lanjutnya.
Ia juga menyampaikan, kasus hukum ini tidak berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Karena itu, saya berharap masyarakat dapat melihat secara jelas pemisahan antara proses hukum yang berjalan dan tugas-tugas pemerintahan yang terus kami jalankan. Pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga,” tegasnya.
Baca Juga:Soal Penyidikan Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemkot Bandung, Pakar Hukum UNISBA: Jangan Menjadi Isu Liar!Kasus Dugaan Korupsi Pemkot Bandung Masih Belum Terungkap
Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, Pemkot Bandung mempercepat langkah reformasi birokrasi, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan seluruh SOP layanan publik dievaluasi dan diperbarui sesuai kebutuhan.
“Ini adalah momentum untuk membangun pemerintahan yang lebih kuat, bersih, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Kami mengajak seluruh warga Bandung untuk tidak berspekulasi dan tetap menunggu informasi resmi dari apparat penegak hukum maupun pemerintah kota,” kata Farhan.