Layanan Publik Bandung Tetap Normal Meski Pejabat Jadi Tersangka, Wali Kota Pastikan Pemerintahan Stabil

Layanan Publik Bandung Tetap Normal Meski Pejabat Jadi Tersangka, Wali Kota Pastikan Pemerintahan Stabil
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. (ist)
0 Komentar

“Saya juga meminta seluruh ASN untuk menjaga profesionalisme dan fokus pada tugas pelayanan publik,” sambungnya.

Farhan menegaskan, Pemerintah Kota Bandung akan terus bekerja untuk memastikan stabilitas, menjaga kepercayaan publik, dan menghadirkan layanan yang lebih baik setiap hari.

Ia memastikan, jalannya pemerintahan tidak terganggu dan seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.

Baca Juga:Pemkot Bandung Diterpa Skandal Lagi: Wawalkot Erwin Tersangka, Integritas Pemerintahan DipertaruhkanTersangka Dugaan Korupsi di Lingkungan Pemkot Bandung Erwin dan Randiana Belum Ditahan, Ini Kata Kejari!

“Dalam kondisi seperti ini, fokus kami adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan layanan publik tidak terganggu,” ujarnya.

Saat ini, Pemerintah Kota Bandung lebih memperkuat sistem pengawasan internal, mempercepat evaluasi atas area layanan publik yang memiliki potensi penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah.

Termasuk penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), optimalisasi peran Inspektorat dan percepatan digitalisasi proses administrasi menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas di seluruh lini layanan.

Sektor-sektor layanan penting seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, hingga pelayanan dasar lainnya tetap berjalan normal. Koordinasi harian di bawah Sekretaris Daerah juga diperkuat agar pemerintahan tetap responsif.

“Tanggung jawab kami adalah memastikan warga Bandung tetap mendapatkan layanan terbaik. Kami telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar pelayanan di lapangan tidak terpengaruh oleh dinamika yang sedang terjadi,” tambah Farhan.

Untuk menjaga stabilitas tata kelola, Pemkot Bandung mempererat komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kementerian, dan aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan agar pemerintahan tetap adaptif dan menerapkan sistem kerja transparan, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui reformasi birokrasi yang diperkuat dan pengawasan lebih menyeluruh, Pemkot Bandung menegaskan komitmennya untuk tidak berkompromi terhadap integritas dan akan terus berupaya membangun pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi warga Bandung.

0 Komentar