Putus Sekolah di Jabar Tertinggi se-Indonesia, BMPS Sentil Pemerintah soal Kolaborasi

BPMS
Ketua Umum BPMS Jawa Barat, Agus Sriyanta (Mong)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Angka Putus Sekolah (APS) di Jawa Barat menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan bersama.

Persoalan tersebut dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengandalkan program pemerintah, tetapi juga perlu melibatkan peran masyarakat, khususnya penyelenggara pendidikan swasta.

Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat, Agus Sriyanta, menilai tingginya angka putus sekolah tidak semata-mata disebabkan oleh keengganan anak untuk melanjutkan pendidikan.

Baca Juga:Revitalisasi Ratusan Sekolah Jadi Bukti Komitmen, Bupati Cecep Tegaskan Pendidikan Prioritas Pembangunan TasikTim Gabungan Terus Bergerak Tangani Dampak Bencana di Tasikmalaya, Longsor hingga Pohon Tumbang Jadi Perhatian

Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang saling berkaitan, mulai dari persoalan ekonomi, geografis, hingga kondisi sosial dan ideologis masyarakat.

Agus menjelaskan, persoalan ekonomi tidak selalu berarti orang tua tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pendidikan anak. Dalam sejumlah kasus, anak justru harus ikut bekerja membantu orang tua memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

“Karena anak membantu orang tuanya untuk bekerja, mencari nafkah orang tuanya. Ada masalah demografi, karena terlalu jauh. SPP itu kecil, yang paling mahal itu biaya transport, sekarang SPP ditanggung. Tapi kalau biaya transport enggak ditanggung, percuma,” tegas Agus usai kegiatan Tour of Duty BMPS Jawa Barat di Nurul Aulia Convention Center, Sabtu (21/11/2026).

Selain faktor ekonomi dan jarak tempuh, Agus juga menyoroti persoalan sosiologis dan ideologis yang berkembang di tengah masyarakat Jawa Barat. Salah satunya berkaitan dengan anak-anak yang memilih menempuh pendidikan di pesantren.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut harus dipetakan dan dicarikan solusi secara bersama-sama melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan BMPS.

Agus juga mendorong adanya konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Ia berharap kebijakan pendidikan di tingkat provinsi tetap sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Kami mendorong adanya konsistensi pelaksana undang-undang. Jadi kalau bisa di provinsi itu jangan melanggar undang-undang dari pusat,” tegas Agus.

Baca Juga:Karangtawulan Masuk Bidikan Penataan, Pemkab Tasikmalaya Siapkan Akses Bus hingga Gerbang WisataLibur Nataru 2026/2027, Pemerintah Siapkan Diskon Tiket Pesawat hingga 12 Persen

“Pusat itu yang membikin aturan kan sedang melalui apa itu, pemikiran yang dalam, melalui analisis, harapan kami seperti itu,” sambungnya.

Ia pun meminta pemerintah untuk melibatkan BMPS dalam upaya menekan angka putus sekolah di Jawa Barat.

0 Komentar