JABAR EKSPRES — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2027. Hal itu disampaikan setelah berkunjung ke PT Kwangduk Worldwide, Kabupaten Jawa Barat, Sabtu (21/11).
Ia merincikan, UMP Jabar untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp 3 juta. Nilai tersebut naik Rp682.399 dibandingkan tahun sebelumnya yang di angka Rp2.317.601. “Atau naik sekitar 29,44 persen, ” katanya.
Dedi menjelaskan, pengumuman penetapan upah minimum tahun ini dilakukan secara bertingkat, tidak lagi diumumkan serentak seperti sebelumnya. Tahapannya dimulai dari UMP Jawa Barat, dilanjutkan dengan upah minimum sektor provinsi, kemudian upah minimum kabupaten/kota (UMK), serta upah minimum sektoral kabupaten/kota.
Baca Juga:Revitalisasi Ratusan Sekolah Jadi Bukti Komitmen, Bupati Cecep Tegaskan Pendidikan Prioritas Pembangunan TasikTim Gabungan Terus Bergerak Tangani Dampak Bencana di Tasikmalaya, Longsor hingga Pohon Tumbang Jadi Perhatian
Menurut Dedi, UMP berfungsi sebagai batas bawah atau jaring pengaman (safety net) pengupahan di seluruh Jawa Barat. Kebijakan ini dinilai tidak berdampak langsung bagi daerah yang upahnya sudah berada di atas Rp3.000.000—seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung.
Sebaliknya, kebijakan ini dinilai krusial bagi daerah dengan tingkat upah lebih rendah. Apalagi yang banyak menopang sektor padat karya seperti garmen, alas kaki, dan tekstil. Daerah yang dimaksud di antaranya Banjar, Pangandaran, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Garut, Sukabumi, Ciamis, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.
“Artinya, dua hal ini akan terjadi, tetapi kita mengambil jalan tengah dengan sebuah harapan industri-industri di Jawa Barat tetap berkembang, dan terutama industri-industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan, ini masih bisa dipatuhi oleh para pengusaha,” ujarnya.
Terkait dasar perhitungan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kim Agung menambahkan bahwa formula yang digunakan mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KHL terendah di Jawa Barat tercatat di angka Rp3.009.600, sehingga penetapan Rp3.000.000 dijadikan batas jaring pengaman agar angka upah berada di atas Rp3 juta.
Sementara itu, untuk penetapan UMK masing-masing daerah, Dedi menyebut pemerintah provinsi menunggu hasil musyawarah dewan pengupahan kabupaten/kota. Bagi perusahaan yang keberatan atau tidak mampu memenuhi UMP, pengajuan perkecualian akan dievaluasi dari aspek administrasi maupun kemampuan keuangan dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha dan keberlangsungan pekerja.(son)
