JABAR EKSPRES – Masalah Pendidikan di Kabupaten Indramayu menjadi sorotan tajam dari kalangan aktivis pegiat anti korupsi Jawa Barat tentang penggunaan anggaran pendidikan dana Bos.
Koordinator Aliansi Aktivis Jawa Barat Agus Satria mengungkapkan, ada temuan kesalahan adinistrasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dana sebesar Rp 56 miliar pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indramayu.
Menurutnya, hasil teuan tersebut menunjukan bahwa Aparatur sipil Negara (ASN) masih tidak memiliki kinerja buruk.
Baca Juga:Bandung Timur Melesat Jadi Pusat Gaya Hidup Baru Lewat Ekosistem Kota Terpadu SummareconPB PMII Serukan Delapan Poin Kedaulatan Rakyat di Gedung Merdeka Bandung
Pada hasil temuan BPK tersebut terungkap adanya dugaan penyimpangan prosedur untuk alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
‘’Dana Bos seharusnya digunakan untuk operasional sekolah dan perbaikan mutu belajar siswa berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang akuntabel,’’ ujar Agus dalam keterangannya, Minggu, (21/11/2027).
Akan tetapi faktanya, dugaan kesalahan administrasi yang menjurus pada penyimpangan bisa saja terjadi. Terlebih dalam pengawasan masih sangat lemah.
Selain itu, masalah lainya adalah terdapat kekacauan alokasi pebayaran honor guru PTK paruh waktu yang bersumber dari dana BOS seharusnya dicatat pada pos Belanja Barang dan Jasa. Namun dicatat ke dalam pos belanja pegawai.
Alokasi pembayaran honor ini telah menelan anggaran Rp56 miliar dengan penyerapan mencapai mencapai 99,72 persen.
‘’Kesalahan ini bukan sekedar salah ketik, tapi menunjukan bahwa kinerja dari ASN patut dipertanyakan,’’kata dia.
‘’Jadi ini tidak menutup kemungkinan jika muncul kecurigaan apakah seluruh penerima honor yang masuk ke dalam data benar dan sudah melalui verifikasi?’’ tambah Agus.
Baca Juga:VIVA dan MDIA Pertahankan Pendapatan di Tengah Tekanan Sengit Industri MediaApresiasi Mitra Pengemudi, inDrive Siapkan Hadiah Utama Yamaha NMAX di Bandung
Untuk itu pihaknya mendesak agar permasalahan ini dite,usuri secara serius agar anggaran yang seharusnya bisa disalurkan kepada guru honorer atau paruh waktu bisa tersalurkan.
Agus juga mendesak, masalah ini harus menjadi perhatian Lembaga DPRD Kabupaten Bandung. Menurutnya, fungsi dan tugas dewan sudah selayaknya memberikan pengawasan melekat terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran.
‘’Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu Dr. H. Caridin, S.Pd., M.Si harus bertanggung jawab penuh atas permasalah ini,’’ ucap Agus.
