Menurut Agus, sekolah swasta memiliki kapasitas yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum bersekolah.
“Mengurangi APS anak putus sekolah di Jabar yang tertinggi ini, gandeng BMPS,” tutur Agus.
Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa sekolah-sekolah swasta yang berada di bawah naungan BMPS masih memiliki daya tampung cukup besar. Khusus untuk jenjang SMA dan SMK, terdapat sekitar 150.000 kursi kosong setiap tahunnya.
Baca Juga:Revitalisasi Ratusan Sekolah Jadi Bukti Komitmen, Bupati Cecep Tegaskan Pendidikan Prioritas Pembangunan TasikTim Gabungan Terus Bergerak Tangani Dampak Bencana di Tasikmalaya, Longsor hingga Pohon Tumbang Jadi Perhatian
Jika dihitung dalam kurun waktu tiga tahun, jumlah daya tampung yang belum terisi tersebut bahkan mendekati kurang lebih 500.000 kursi.
Ia mencontohkan kondisi salah satu sekolah yang sebelumnya memiliki 17 rombongan belajar, tetapi kini jumlahnya menyusut menjadi hanya 10 kelas. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya kapasitas sekolah swasta yang belum dimanfaatkan secara optimal.
“Datang ke BMPS ya, datang ke saya Pak Agus, panggil, cari solusi dari sisi pendidikan. Sehingga APS itu bisa kita pecahkan bareng-bareng,” tuturnya.
Agus menegaskan, pemerintah tidak seharusnya berjalan sendiri dalam menyelesaikan persoalan pendidikan. Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena memiliki ruang dan kekuatan untuk membantu pemerintah memperluas akses pendidikan.
Ia menyayangkan apabila potensi sekolah swasta tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Padahal, BMPS merupakan organisasi yang menaungi para pemilik sekolah swasta sehingga dinilai memiliki posisi strategis dalam merumuskan solusi pendidikan.
Agus menjelaskan, kepala sekolah pada dasarnya bertugas sebagai pengelola satuan pendidikan, sedangkan pemilik sekolah berada di bawah yayasan penyelenggara pendidikan.
“Kalau mau strategis datang ke BMPS, organisasi pemilik sekolah ini. Sehingga keputusan-keputusan strategis bisa kita itu kita bantu,” pungkasnya. (Mong)
