JABAR EKSPRES – Kebijakan penghapusan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dinilai berdampak terhadap kondisi finansial sekolah swasta di Jawa Barat.
Terutama bagi sekolah yang selama ini mengandalkan bantuan pemerintah untuk menopang kebutuhan operasional dan memenuhi kesejahteraan tenaga pendidik.
Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat, Agus Sriyanta, menilai keberpihakan pemerintah terhadap sekolah swasta perlu kembali diperkuat.
Baca Juga:Revitalisasi Ratusan Sekolah Jadi Bukti Komitmen, Bupati Cecep Tegaskan Pendidikan Prioritas Pembangunan TasikTim Gabungan Terus Bergerak Tangani Dampak Bencana di Tasikmalaya, Longsor hingga Pohon Tumbang Jadi Perhatian
Salah satunya melalui peningkatan dukungan bantuan pendidikan yang dapat menunjang keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.
Menurut Agus, keberadaan BPMU yang sebelumnya diberikan kepada sekolah SMA dan SMK swasta menjadi salah satu bentuk dukungan nyata pemerintah. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu sekolah, terutama dalam memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.
Namun, setelah program BPMU dihapuskan, sekolah swasta, khususnya yang berada pada kategori menengah ke bawah, harus menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas pendapatan.
“Keberpihakan pemerintah juga terhadap swasta juga lebih ditingkatkan, terutama menyangkut bantuan-bantuan,” kata Agus usai kegiatan Tour of Duty BMPS Jawa Barat di Nurul Aulia Convention Center, Sabtu (21/11/2026).
Agus menjelaskan, ketika BPMU masih berjalan, sekolah swasta mendapatkan tambahan dukungan pembiayaan yang cukup berarti. Kondisi tersebut turut membantu sekolah dalam mempertahankan kualitas layanan pendidikan.
“Seperti dulu kalau di SMA, SMK itu ada namanya Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Sekolah swasta itu senang banget ada BPMU, karena itu bisa membantu operasional sekolah.”
Dia menyebut, penghapusan bantuan tersebut berpotensi menurunkan kemampuan finansial sekolah swasta. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam pemenuhan kebutuhan operasional, tetapi juga berpengaruh terhadap kemampuan sekolah dalam memberikan penghasilan yang layak bagi guru.
Baca Juga:Karangtawulan Masuk Bidikan Penataan, Pemkab Tasikmalaya Siapkan Akses Bus hingga Gerbang WisataLibur Nataru 2026/2027, Pemerintah Siapkan Diskon Tiket Pesawat hingga 12 Persen
“Tiba-tiba sekarang BPMU dihilangkan, secara kualitas berarti pendapatan sekolah swasta mohon maaf yang menengah ke bawah turun,” tuturnya.
Agus menilai, persoalan kesejahteraan guru tidak bisa dilepaskan dari dukungan pembiayaan yang diterima sekolah. Sebab, kemampuan sekolah dalam memberikan penghasilan kepada tenaga pendidik turut menentukan kualitas pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik.
“Kemampuan menggaji guru berarti turun. Kalau guru mendapatkan penghasilan yang turun, automatically berarti kualitas yang mereka berikan pun juga akan turun,” ungkap Agus.
