“Jangan sampai pembangunan kota justru mengorbankan daerah resapan. Ketika tanah sudah tertutup beton dan bangunan, air hujan tidak punya cukup ruang untuk meresap. Akhirnya seluruh limpasan masuk ke saluran drainase dan sungai yang kapasitasnya terbatas,” ungkapnya.
Karena itu, Pemkot Bandung perlu memperkuat perlindungan ruang terbuka hijau, memperbanyak sumur resapan, serta memastikan setiap pembangunan kawasan memperhatikan daya dukung lingkungan. Upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan pembangunan sodetan dan kolam retensi.
Selain itu, normalisasi sungai dan pemeliharaan drainase juga tidak boleh dilakukan secara insidental. Pengerukan sedimentasi, pembersihan sampah, serta pemeriksaan saluran air harus menjadi agenda rutin, terutama menjelang dan selama musim hujan.
Baca Juga:Mediasi Gagal, Sengketa Proyek Pembangunan SMA Al-Azhar 27 Regol Berlanjut di PN BandungJaga Pasokan Energi, PGN Optimalkan Offtake Station Sunyaragi untuk Layani Puluhan Ribu Pelanggan di Cirebon
“Penanganan banjir itu tidak cukup dilakukan ketika air sudah meluap. Pemerintah harus bekerja sebelum hujan datang. Saluran harus dipastikan bersih, sedimentasi dikendalikan, dan kapasitas sungai harus diperiksa secara berkala. Jangan sampai setiap musim hujan baru sibuk melakukan penanganan,” katanya.
Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa pembangunan sodetan juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap wilayah yang menjadi tujuan aliran air. Mempercepat aliran dari satu kawasan bukan berarti persoalan banjir otomatis selesai apabila sungai atau saluran penerima tidak memiliki kapasitas yang memadai.
Begitu pula dengan pembangunan kolam retensi. Pemerintah harus memastikan lokasi, kapasitas tampung, sistem pembuangan, hingga pemeliharaannya berjalan optimal. Jangan sampai kolam retensi hanya menjadi proyek pembangunan tanpa evaluasi terhadap manfaatnya dalam mengurangi genangan.
“Kalau air hanya dipindahkan dari satu titik ke titik lain, sementara kawasan penerimanya tidak siap, tentu persoalannya bisa berpindah. Jadi, setiap proyek harus dihitung berdasarkan satu sistem aliran air yang utuh, bukan dikerjakan secara parsial,” jelasnya.
Suwatno juga mendorong Pemkot Bandung memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah sekitar. Sebab, persoalan banjir dan aliran sungai tidak berhenti pada batas administratif Kota Bandung. Penanganan kawasan hulu dan hilir membutuhkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah kabupaten di kawasan Bandung Raya.
Di sisi lain, besarnya anggaran yang dibutuhkan harus disertai keterbukaan kepada masyarakat. Pemkot Bandung perlu menjelaskan proyek mana yang menjadi prioritas, berapa kapasitas pengurangan debit air yang ditargetkan, serta kapan masyarakat bisa merasakan dampaknya.
