Dua Saksi Dilaporkan Balik ke Polda Jabar, Kuasa Hukum Datangi LPSK

Saksi kasus Bambang Soeharto
Tim Kuasa Hukum Pemohon Tatang Surjana dan Wasti dari Simalango Law Firm mendatangi Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jalan Raya Bogor, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Selasa (17/11/2026).
0 Komentar

Ia berharap, LPSK dapat segera menindaklanjuti permohonan tersebut dan berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Siber Polda Jabar terkait laporan yang menjerat kedua kliennya.

Duarjon juga menyampaikan bahwa petugas LPSK memberikan informasi mengenai proses tindak lanjut permohonan. Pihaknya diberi penjelasan bahwa dalam waktu maksimal 14 hari akan ada informasi lanjutan, termasuk penunjukan petugas yang menangani permohonan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Duarjon kembali menegaskan bahwa perlindungan terhadap saksi telah diatur dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga:Saksi Kasus Bambang Soeharto Dilaporkan Balik, Kuasa Hukum Minta Perlindungan LPSKPemuda Persis Gelontorkan Rp200 Juta untuk Budidaya Cabai Domba

Ia merujuk pada Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurutnya, ketentuan tersebut memberikan perlindungan kepada saksi yang menyampaikan keterangan dengan iktikad baik agar tidak dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksian yang diberikan.

Duarjon menilai perlindungan tersebut penting, terlebih Wasti dan Tatang telah membantu penyidik dalam mengungkap perkara yang dilaporkan John Binsar Tua Simalango.

“Apalagi saksi kita ini telah membantu penyidik di Polrestabes Bandung. Atas kesaksiannya, mereka membantu membuat terang peristiwa pidana di Polrestabes Bandung,” ujarnya.

Ia khawatir apabila saksi yang memberikan keterangan justru dilaporkan kembali, masyarakat akan enggan memberikan kesaksian ketika dibutuhkan dalam proses penegakan hukum.

“Jangan sampai saksi seolah-olah mau diintimidasi dan dilaporkan lagi. Nanti ke depan enggak akan ada yang berani bersaksi. Orang yang sudah melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tidak akan berani lagi menjadi saksi kalau sedikit-sedikit dilaporkan atas kesaksiannya,” tambahnya.

Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Tahan Simalango, SH., menilai pelaporan terhadap Wasti dan Tatang perlu menjadi perhatian serius karena keduanya berstatus sebagai saksi dalam perkara yang masih berjalan di Polrestabes Bandung.

Baca Juga:Siswa Ciptakan Dinding Lumut Pintar dan Aplikasi Matematika untuk Tunanetra621 Lulusan FITKes Unjani Diambil Sumpah, Siap Mengabdi di Dunia Kesehatan

Menurut Tahan, pihaknya tidak bermaksud menghalangi hak setiap warga negara untuk membuat laporan polisi. Namun, ia menilai pelaporan terhadap saksi ketika perkara utama masih berproses berpotensi menimbulkan tekanan psikologis terhadap saksi.

“Jadi, klien kami adalah terlapor di Polda Jabar dalam kapasitasnya dia sebagai saksi di Polrestabes Bandung. Hak daripada pelapor untuk melaporkan, tetapi saksi kami ini hanya memberikan keterangan dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Saksi itu dilindungi oleh undang-undang,” kata Tahan.

0 Komentar