JABAR EKSPRES – Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau DBMPR Jabar melalui UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang dimuat Jabarekspres.com dengan judul, ‘’Anggaran Infrastruktur DBMPR Jabar Senilai Rp.118,8 Miliar Diduga Bocor, Kejati Jabar Harus Usut!”
Dalam surat tertanggal 12 November 2026 tersebut memuat perihal tanggapan dan klarifikasi atas pemberitaan yang bersumber dari Ketua Umum LSM Baladhika Adhiyaksa Nusantara (BAN) Yunan Buwana.
Dalam pemberitaannya Yunan mengungkap adanya temuan BPK RI atas proyek infrastrutur jalan dengan total anggaran Rp118.8 miliar untuk lima paket pekerjaan yang diduga ada penyimpangan.
Baca Juga:Surat Klarifikasi DBMPR Jabar Tanpa Bukti Menguatkan Dugaan Skandal Kecurangan Proyek Jalan!Cairkan Anggaran Penuh Proyek Mangkrak, Kejati Jabar Tahan Pejabat UPI
Bahkan menurut hasil termuan BPK yang dijelaskan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disebutkan bahwa kelima proyek tidak sesuai spesifikasi yang terlah ditetapkan. Sehingga ada kelebihan bayar sebesar Rp 7 miliar.
Akan tetapi dalam surat tanggapan dan klarifikasi yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Kustoyo ST, MT terdapat kesalahan fatal dalam penulisan.
Surat Tanggapan dan Klarifikasi yang Salah
Dalam isi surat klarifikasi disebutkan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Tasikmalaya – Manonjaya (Bts.Tasikmalaya/Ciamis – Panaekan) TA 2024 yang dilaksanakan oleh penyedia jasa PT Trie Mukty Pertama Putra.
Padahal dalam pemberitaan dijelaskan mengenai lima proyek yang dikerjakan oleh lima kontraktor. Hal ini menunjukan bahwa DBMPR Jabar membuat surat klarifikasi terkesan asal-asalan dan tidak dilakukan kajian secara mendalam atas temuan BPK RI itu.
Isi surat tersebut berisi klaim dari pihak DBMPR Jabar melalui UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V yang menjelaskan tentang selesainya konstruksi fisik, pemantauan kondisi hasil pekerjaan tetap dilakukan secara berkala selama masa pemeliharaan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas dan kualitas bangunan penunjang serta perkerasan jalan.
Setiap potensi kerusakan atau ketidaksesuaian yang ditemukan langsung ditindaklanjuti dengan perbaikan oleh penyedia Jasa sesuai kewajiban kontraktual.
Baca Juga:Aliansi Aktivis Jabar Minta KPK Segara Usut Dugaan Ijon Proyek yang Melibatkan BupatiKolaborasi Lintas Sektor Sasaka Indonesia Berhasil Bangun 61 Jembatan
Paket pekerjaan tersebut telah melalui proses audit dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, baik dari aspek kelengkapan administrasi maupun uji petik fisik di lapangan.