Seluruh hasil temuan pemeriksaan telah diklarifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK RI. Seluruh kewajiban keuangan/administrasi yang timbul dari LHP BPK tersebut telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil audit dan pengawasan dijadikan bahan evaluasi internal kami untuk memperkuat fungsi pengendalian teknis pada paket-paket pekerjaan selanjutnya.
Meski begitu, dalam surat tersebut tidak ditemukan dokumen valid yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban keuangan/administrasi yang timbul dari rekomendasi LHP BPK sudah diselesaikan atas disetor ke Kas Daerah.
Baca Juga:Surat Klarifikasi DBMPR Jabar Tanpa Bukti Menguatkan Dugaan Skandal Kecurangan Proyek Jalan!Cairkan Anggaran Penuh Proyek Mangkrak, Kejati Jabar Tahan Pejabat UPI
Beberkan Hasil Temuan BPK Tehadap DBMPR Jabar
Sebelumnya diberitakan berdasarkan hasil catatan temuan BPK untuk total kerugian sementara akibat kekurangan volume dan spesifikasi fiktif ini menembus angka Rp7 miliar dari lima titik pekerjaan berbeda.
Untuk penyimpangan paling besar terjadi pada proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Cikajang – Pameungpeuk dengan nilai kontrak Rp25,4 miliar untuk kekurangan volume Rp2,37 miliar.
Kemudian proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Jampang Tengah – Kiaradua. Dikerjakan oleh PT MWT dengan nilai kontrak Rp37.9 miliar. Kekurangan volume senilai Rp1,53 miliar.
Selain itu proyek pemeliharaan berkala ruas Jalan Garut – Cikajang. Pelaksana PT FPP nilai kontrak Rp15,8 miliar dengan kekurangan volume senilai Rp1.17 miliar.
Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Palumbonsari Johar – Tegalloa (Loji) yang dikerjakan oleh PT ACP dengan nilai kontrak Rp16,4 miliar. Kekurangan volume senilai Rp1 miliar.
Terakhir, Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Tasikmalaya – Manonjaya Bts. Tasikmalaya/Ciamis (Panaekan). Proyek senilai Rp23,1 miliar yang digarap oleh PT TPP. kekurangan volume Rp946 miliar.
Pengawasan Proyek Infrastruktur Buruk
Yunan menuturkan, hasil temuan ini membuktikan lemahnya pengawasan internal dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta konsultan pengawas di lingkup DBMPR Jabar.
Baca Juga:Aliansi Aktivis Jabar Minta KPK Segara Usut Dugaan Ijon Proyek yang Melibatkan BupatiKolaborasi Lintas Sektor Sasaka Indonesia Berhasil Bangun 61 Jembatan
Meski dalam keterangan LHP BPK RI pihak penyedia jasa telah menyatakan kesanggupan menyetor pengembalian dana ke Kas Daerah, proses hukum dan pengusutan tuntas aliran anggaran tetap harus berjalan untuk membongkar aktor di balik bobroknya proyek infrastruktur ini. (yan).