Surat Klarifikasi DBMPR Jabar Tanpa Bukti Menguatkan Dugaan Skandal Kecurangan Proyek Jalan!

DBMPR Jabar melalui UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V mengklaim bahwa proyek pelebaran j
DBMPR Jabar melalui UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V mengklaim bahwa proyek pelebaran jalan telah sesuai ketentuan
0 Komentar

Sebelumnnya diberitakan bahwa proyek pelebaran jalan senilai Rp50,8 Miliar di Tasikmalaya Disinyalir Sarat Penyimpangan Anggaran

Proyek pelebaran jalan senilai Rp50,8 miliar di ruas Sp. 3 Pamoyanan-Suryalaya-Warudoyong batas Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis memantik kecurigaan serius.

Pekerjaan di bawah naungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat ata DBMPR Jabar ini diduga kuat menyimpang dari spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak.

Baca Juga:Cairkan Anggaran Penuh Proyek Mangkrak, Kejati Jabar Tahan Pejabat UPI Aliansi Aktivis Jabar Minta KPK Segara Usut Dugaan Ijon Proyek yang Melibatkan Bupati

Pantauan di lapangan menunjukkan ketebalan pengecoran rigid pavement di sejumlah titik ditengarai sengaja dikurangi dari ketentuan standar yang semestinya.

Temuan lain mengungkap pengurugan sisi rigid pavement memakai tanah biasa, bukan material agregat sesuai aturan teknis yang berlaku.

Pemasangan lantai kerja saluran U-Ditch juga disinyalir tidak memenuhi standar ketebalan mutu yang telah ditetapkan.

Ketua Aliansi Mata Rakyat Bangsa Indonesia Hendris Hen Hen Hermawan menyatakan proyek garapan PT. Trie Muty Pertama Putra tersebut kasat mata melanggar aturan.

Menurutnya, dana pembangunan berasal dari pajak kendaraan bermotor sehingga warga berhak mengawasi kesesuaian penggunaannya

Penimbunan bahu jalan dengan tanah biasa dinilai berpotensi menurunkan daya tahan struktur serta memicu kerusakan dini akibat beban kendaraan berat.

Hendris mendesak pemeriksaan mendalam terhadap seluruh item pekerjaan guna mengusut indikasi kecurangan teknis di lapangan. (yan).

0 Komentar