Kondisi ini memperlihatkan bahwa label kawasan strategis maupun besarnya potensi sumber daya tidak otomatis menjamin masuknya investasi. Potensi ekonomi membutuhkan dukungan kelembagaan, kepastian regulasi, infrastruktur, dan kemampuan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan.
Di sinilah persoalan tata kelola pemerintahan menjadi penting. Pemerintah daerah tidak cukup hanya berperan sebagai pemberi izin atau fasilitator masuknya modal. Pemerintah juga harus mampu menjadi pengarah pembangunan, penghubung antarpemangku kepentingan, sekaligus penjaga agar investasi memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Jangan Terjebak pada Politik Angka Investasi
Salah satu kelemahan pendekatan pembangunan investasi adalah kecenderungan menjadikan besaran realisasi sebagai ukuran utama keberhasilan. Padahal, angka investasi yang tinggi belum tentu mencerminkan pemerataan manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan usaha lokal, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:Islamic Youth Festival 2026 Jadi Wadah Pengembangan Potensi dan Prestasi Pelajar Muslim Jawa BaratRepublik Kambing Hitam: Kambing Hitam dan Musuh Imajiner.
Pemerintah perlu menjawab pertanyaan yang lebih substantif: siapa yang memperoleh manfaat dari investasi tersebut? Seberapa besar tenaga kerja lokal terserap? Apakah pelaku UMKM dan koperasi mendapatkan ruang dalam rantai pasok? Apakah investasi mampu memperkuat sektor ekonomi unggulan daerah, atau justru menciptakan ketergantungan baru?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar kebijakan investasi tidak berhenti pada kepentingan mendatangkan modal. Investasi harus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan yang memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pemerataan dan penguatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah memiliki landasan regulasi melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha. Namun, keberadaan regulasi tidak boleh menjadi tujuan akhir. Tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi implementasi, koordinasi antarlembaga, dan kemampuan pemerintah kabupaten/kota menerjemahkan kebijakan tersebut sesuai karakteristik serta kebutuhan wilayah masing-masing.
Jangan sampai kebijakan investasi hanya kuat pada aspek regulasi, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Kepastian tata ruang, integrasi perizinan, sinkronisasi kebijakan lintas sektor, dan ketersediaan infrastruktur harus menjadi agenda yang dikerjakan secara serius.
Membangun Investasi yang Lebih Terbuka dan Berkeadilan
Menurut saya, terdapat beberapa agenda penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pertama, pemerintah perlu mengubah pendekatan promosi investasi yang seragam menjadi pendekatan berbasis potensi dan karakteristik wilayah. Setiap daerah memiliki keunggulan, persoalan, dan kebutuhan infrastruktur yang berbeda. Karena itu, diperlukan peta investasi yang lebih terarah, termasuk identifikasi sektor unggulan, kesiapan lahan, kebutuhan tenaga kerja, serta keterhubungan dengan rantai pasok ekonomi lokal.