Kedua, memperkuat kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarpemerintah. Pemerintah provinsi perlu mengambil peran lebih strategis dalam menjembatani persoalan lintas kabupaten/kota, khususnya terkait tata ruang, infrastruktur, konektivitas, dan kepastian regulasi. Daerah dengan kapasitas fiskal dan birokrasi yang terbatas juga membutuhkan pendampingan agar tidak semakin tertinggal dalam kompetisi menarik investasi.
Ketiga, membuka ruang partisipasi publik yang lebih bermakna. Pelaku usaha lokal, akademisi, komunitas masyarakat, UMKM, dan kelompok terdampak perlu dilibatkan sejak proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan investasi. Partisipasi tidak boleh berhenti pada forum konsultasi yang bersifat formalitas. Aspirasi masyarakat harus memiliki ruang untuk memengaruhi keputusan, sementara pemerintah berkewajiban menjelaskan bagaimana masukan tersebut ditindaklanjuti.
Keempat, memastikan investasi memiliki keterkaitan dengan ekonomi lokal. Pemerintah perlu mendorong kemitraan antara investor dengan UMKM, koperasi, tenaga kerja lokal, dan pelaku usaha daerah. Dengan demikian, investasi tidak hanya menghadirkan modal dari luar, tetapi juga membangun kapasitas ekonomi masyarakat di wilayah tempat investasi berlangsung.
Baca Juga:Islamic Youth Festival 2026 Jadi Wadah Pengembangan Potensi dan Prestasi Pelajar Muslim Jawa BaratRepublik Kambing Hitam: Kambing Hitam dan Musuh Imajiner.
Pada akhirnya, keberhasilan investasi daerah tidak cukup diukur dari seberapa besar modal yang masuk atau seberapa tinggi target yang tercapai. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana investasi mampu menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, memperkuat usaha lokal, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Jawa Barat membutuhkan kebijakan investasi yang tidak hanya kompetitif dalam menarik modal, tetapi juga kuat dalam tata kelola dan keberpihakan terhadap kepentingan publik. Sebab, investasi yang berkualitas bukan sekadar investasi yang datang, melainkan investasi yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. (**)
Oleh: Izus Salam – Ketua Umum PW KAMMI Jawa Barat