Saksi Kasus Bambang Soeharto Dilaporkan Balik, Kuasa Hukum Minta Perlindungan LPSK

Ketua Tim Kuasa Hukum, Duarjon Simalango, SH., MH.,
Ketua Tim Kuasa Hukum, Duarjon Simalango, SH., MH., berikan keterangan usai mendatangi Mapolda Jabar untuk mendampingi kedua kliennya yang berstatus sebagai terlapor, Jumat (13/11/2026).
0 Komentar

Ia menambahkan, apabila terdapat keberatan terhadap keterangan saksi, mekanisme pengujiannya dapat dilakukan melalui proses persidangan.

Karena itu, pihaknya berharap penyidik Polda Jabar dapat menangani laporan tersebut secara profesional, objektif, dan mengedepankan ketentuan perundang-undangan terkait perlindungan saksi.

“Harapan kami kepada penyelidik yang menangani perkara ini, kami berharap ditangani secara profesional dan objektif. Jangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan itikad baik justru dikriminalisasi,” imbuhnya.

Baca Juga:Pemuda Persis Gelontorkan Rp200 Juta untuk Budidaya Cabai DombaSiswa Ciptakan Dinding Lumut Pintar dan Aplikasi Matematika untuk Tunanetra

Di sisi lain, Duarjon yang juga kuasa hukum John Binsar Tua Simalango juga menyampaikan perkembangan perkara utama yang dilaporkan John Binsar Tua Simalango terhadap Bambang Soeharto di Polrestabes Bandung.

Ia menyebut pihaknya memperoleh informasi bahwa berkas perkara tersebut telah dilimpahkan ke kejaksaan. Namun, tim kuasa hukum masih menunggu kepastian apakah terdapat petunjuk atau kelengkapan tambahan dari pihak kejaksaan.

“Informasi yang kami dengar, sepertinya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Cuma kita masih menunggu dari ke kejaksaan apakah masih ada petunjuk atau tidak,” tandasnya.

Dengan perkembangan tersebut, pihak kuasa hukum berharap kedua perkara dapat ditangani sesuai koridor hukum dan tidak mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Untuk diketahui, laporan terhadap Wasti dan Tatang merupakan perkembangan lanjutan dari perseteruan hukum antara John Binsar Tua Simalango dengan Bambang Soeharto yang sebelumnya bergulir di Satreskrim Polrestabes Bandung.

Perkara tersebut bermula dari laporan John Binsar Tua Simalango dengan Nomor LP/B/1467/X/2025/SPKT/Polrestabes Bandung/Polda Jawa Barat tertanggal 6 Oktober 2025.

Dalam perkara itu, Bambang Soeharto telah ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Maret 2026 atas dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik.

Baca Juga:621 Lulusan FITKes Unjani Diambil Sumpah, Siap Mengabdi di Dunia KesehatanPMB Universitas BTH 2027/2028 Segera Dibuka, Ini Pilihan Bidang Studinya

Penetapan tersangka tersebut sebelumnya telah diuji melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam putusan praperadilan kedua pada 26 Agustus 2026, PN Bandung menyatakan penetapan tersangka terhadap Bambang Soeharto sah secara hukum.

0 Komentar