Selain itu, perlindungan terhadap saksi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 10, diatur bahwa saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli yang memberikan keterangan, kesaksian, maupun laporan dengan iktikad baik tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata.
“Kalau saksi dilaporkan atas kesaksiannya, ini menjadi prosedur yang buruk. Nanti tidak akan ada yang mau menjadi saksi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Duarjon mempertanyakan dasar laporan tersebut. Sebab, menurutnya, berdasarkan screenshot yang menjadi objek laporan, pihaknya tidak menemukan adanya data pribadi pelapor sebagaimana yang dituduhkan.
Baca Juga:Pemuda Persis Gelontorkan Rp200 Juta untuk Budidaya Cabai DombaSiswa Ciptakan Dinding Lumut Pintar dan Aplikasi Matematika untuk Tunanetra
“Kenapa tiba-tiba bisa terbit LP yang menurut pelapor, Pak Tatang sama Bu Wasti ini telah mengungkapkan data diri pribadi pelapor, sementara dalam isi screenshot itu tidak ada data diri pelapor? Nah, ini menjadi aneh bagi kami,” ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya menyatakan tetap menghormati proses hukum dan akan memberikan pendampingan kepada kedua kliennya selama penanganan laporan berlangsung.
Duarjon juga mengungkapkan, pihaknya menduga laporan terhadap kedua saksi tersebut merupakan respons atas perkara sebelumnya yang masih berjalan di Polrestabes Bandung. Namun, ia menegaskan hal tersebut merupakan penilaian dari pihak kuasa hukum.
Menurutnya, kedua persoalan hukum tersebut sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme hukum masing-masing tanpa menimbulkan persoalan baru.
“Kalau kami menduga, ini pelapor di Polda, yaitu Pak BS, sudah kalang kabut atau panik atas laporan Pak JBS di Polrestabes Bandung. Saran kami, ini ada satu masalah, mari selesaikan satu masalah. Jangan menimbulkan masalah lain,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, Simalango Law Firm berencana menyurati Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk meminta perlindungan hukum bagi Wasti dan Tatang.
Permintaan tersebut, kata Duarjon, diperlukan agar kedua kliennya mendapatkan kepastian dan perlindungan selama menjalani proses hukum sebagai terlapor.
Baca Juga:621 Lulusan FITKes Unjani Diambil Sumpah, Siap Mengabdi di Dunia KesehatanPMB Universitas BTH 2027/2028 Segera Dibuka, Ini Pilihan Bidang Studinya
“Objek yang dilaporkan ini terkait keterangan Ibu Wasti dan Pak Tatang yang diberikan di Polrestabes. Kesaksian itu dilindungi oleh undang-undang. Tidak semata-mata saksi yang memberikan keterangannya lantas bisa dilaporkan,” jelasnya.