Karena itu, setiap kali ancaman diumumkan, publik berhak mengajukan pertanyaan sederhana: apa buktinya, bagaimana keberhasilan penanganannya diukur, dan siapa yang bertanggung jawab jika kebijakan yang diambil ternyata gagal?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tanda kelemahan negara. Melainkan, adalah bagian dari disiplin pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, negara tidak boleh menjadi begitu sibuk mencari musuh sampai lupa memeriksa pekerjaannya sendiri.
Baca Juga:Jangan Jadikan Adaptasi sebagai Dalih: Karhutla, Tanggung Jawab Negara, dan Amanah Menjaga HutanKAMMI Wilayah Jawa Barat Desak Pengusutan Tuntas Pabrik Obat Keras Ilegal di Kopo
Republik yang selalu mempunyai musuh belum tentu memiliki pemerintahan yang kuat. Bisa jadi, Republik hanya memiliki mekanisme yang sangat terampil untuk menghindari pertanyaan tentang dirinya sendiri.
Dan jika kambing hitam terus diperlukan setiap kali kekuasaan kehabisan jawaban, persoalannya mungkin bukan lagi tentang banyaknya musuh yang mengancam negara.
Persoalannya adalah mengapa kekuasaan begitu sulit mempertanggungjawabkan dirinya tanpa terlebih dahulu menunjuk orang lain untuk disalahkan. Jika memang begitu kuat, mengapa kekuasaan begitu takut diadili oleh kenyataan? (**)
Oleh: Delpiero Hegelian