Jadi, yang perlu dipertanyakan bukan hanya apakah musuh itu ada? Namun, bagaimana ancaman tersebut diceritakan, apa bukti yang mendasarinya, dan siapa yang memperoleh keuntungan ketika masyarakat mempercayai cerita itu?
Teori sekuritisasi yang dikembangkan Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde (1998) membantu menjelaskan mekanisme ini. Suatu persoalan dapat dibingkai sebagai ancaman eksistensial sehingga penanganannya dianggap mendesak dan tindakan luar biasa lebih mudah dibenarkan. Namun, teori tersebut tidak menyatakan bahwa setiap ancaman adalah rekayasa. Justru yang perlu diperiksa adalah bagaimana sebuah klaim ancaman dibangun, diterima, dan digunakan dalam praktik politik.
Kebijakan yang semestinya dinilai berdasarkan bukti dan manfaat dapat dipindahkan ke ranah loyalitas. Pertanyaan tentang efektivitas berubah menjadi pertanyaan tentang keberpihakan. Perdebatan mengenai anggaran, pelayanan publik, atau mutu keputusan pemerintah dapat kehilangan ruangnya karena masyarakat lebih dahulu disibukkan dengan urusan siapa yang harus dicurigai.
Baca Juga:Jangan Jadikan Adaptasi sebagai Dalih: Karhutla, Tanggung Jawab Negara, dan Amanah Menjaga HutanKAMMI Wilayah Jawa Barat Desak Pengusutan Tuntas Pabrik Obat Keras Ilegal di Kopo
Pertanyaan yang semula adalah, apakah kebijakan ini berhasil? Bergeser menjadi, Anda berada di pihak mana?
Begitu pertanyaan kedua menguasai percakapan, pemerintah memperoleh keuntungan yang tidak kecil. Kritik tidak perlu dijawab jika pengkritiknya sudah lebih dahulu diragukan. Kesalahan tidak perlu segera diperbaiki jika perhatian telah dialihkan kepada pihak yang dituduh menghambat perbaikan.
Negara lalu diperlakukan seolah-olah milik eksklusif mereka yang sedang berkuasa. Padahal, negara tidak identik dengan pemerintah. Kepentingan nasional tidak otomatis sama dengan kepentingan politik penguasa. Dan meminta pertanggungjawaban bukanlah tindakan melawan negara.
Jika setiap kritik harus lulus pemeriksaan kesetiaan sebelum dipertimbangkan isinya, demokrasi sedang mengalami kemunduran yang lebih serius daripada sekadar buruknya perdebatan. Demokrasi sedang kehilangan kemampuan untuk mengoreksi dirinya sendiri.
Kekuatan yang harus terus-menerus dipertontonkan
Machiavelli, dalam Bab XIX The Prince, membahas pentingnya bagi penguasa untuk menghindari kebencian dan penghinaan rakyat. Pemikirannya memang tidak dapat direduksi menjadi tuntunan moral tentang bagaimana seharusnya pemimpin bertindak. Namun, justru karena Machiavelli memperhatikan persoalan mempertahankan kekuasaan, pemikirannya mengandung pelajaran yang relevan: tindakan politik harus diperhitungkan berdasarkan akibatnya, bukan semata-mata penampilannya.