Kekuasaan yang keras belum tentu kuat. Kekuasaan yang sering berbicara tentang ancaman belum tentu mampu mengatasinya. Dan pemerintahan yang terus-menerus menampilkan dirinya sebagai penyelamat belum tentu berhasil menyelesaikan masalah yang membuat masyarakat membutuhkan penyelamatan.
Ada ironi di sini. Semakin sering kekuasaan harus mengumumkan bahwa negara sedang terancam, semakin penting bagi publik untuk mengetahui apakah ancaman tersebut benar-benar ditangani. Jika tidak, kewaspadaan dapat berubah menjadi pertunjukan, sementara rasa takut menjadi sumber legitimasi yang terus dipelihara.
Tentu saja, negara membutuhkan ketegasan terhadap ancaman yang nyata. Namun, ketegasan berbeda dari kegemaran menuduh. Ancaman harus dibuktikan, respons harus proporsional, dan keberhasilan harus diukur. Tidak ada alasan mengapa kewenangan yang besar harus dibebaskan dari pemeriksaan yang ketat.
Baca Juga:Jangan Jadikan Adaptasi sebagai Dalih: Karhutla, Tanggung Jawab Negara, dan Amanah Menjaga HutanKAMMI Wilayah Jawa Barat Desak Pengusutan Tuntas Pabrik Obat Keras Ilegal di Kopo
Justru di sinilah ukuran negara yang kuat. Negara mampu menghadapi ancaman tanpa menjadikan ketakutan sebagai pengganti pertanggungjawaban.
Sebaliknya, jika musuh terus berganti wajah tetapi persoalan yang sama tetap bertahan, kita patut mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang dipertahankan. Apakah kepentingan publik, atau narasi yang memungkinkan kekuasaan terus menjelaskan kegagalannya tanpa harus mengakuinya?
Ketika kambing hitam menjadi kebijakan
Republik Kambing Hitam bukan sekadar gambaran tentang orang yang gemar menyalahkan pihak lain. Republik kambing hitam menggambarkan suatu keadaan ketika pengalihan kesalahan berpotensi menggantikan evaluasi, ketika kecurigaan mengalahkan pembuktian, dan ketika pengumuman ancaman menjadi lebih penting daripada ukuran keberhasilan.
Dalam keadaan semacam itu, kegagalan tidak lagi berfungsi sebagai bahan pembelajaran. Kegagalan menjadi kesempatan untuk memperbarui daftar musuh. Kebijakan yang tidak berjalan tidak segera diperiksa. Pejabat yang bertanggung jawab tidak segera dievaluasi. Yang diperbarui justru penjelasan tentang siapa yang dianggap menghambat.
Kambing hitam akhirnya menjadi semacam aset politik yang tidak tercatat dalam anggaran, tetapi manfaatnya terus dipanen: perhatian publik dialihkan, tanggung jawab tersebar, dan penguasa memperoleh ruang untuk menghindari pertanyaan yang tidak menyenangkan.
Tetapi ada harga yang harus dibayar. Ketika masyarakat terus-menerus diajak mencari musuh, mereka dapat kehilangan kemampuan untuk membedakan ancaman nyata dari persoalan yang sebenarnya memerlukan perbaikan kebijakan. Ketika loyalitas lebih dihargai daripada bukti, kesalahan semakin sulit dikoreksi. Dan ketika setiap kegagalan memiliki tersangka, tidak seorang pun merasa perlu bertanggung jawab.