JABAR EKSPRES – Ketua Umum Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Jawa Barat, Izus Salam, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) untuk menuntaskan pengungkapan kasus pabrik obat keras ilegal di kawasan Kopo, Kota Bandung. Pengungkapan ini tidak boleh berhenti pada penangkapan sejumlah tersangka, tetapi harus menjadi pintu masuk untuk membongkar keseluruhan jaringan produksi, pemasok bahan baku, jalur distribusi, aliran keuangan, hingga pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
“Pengungkapan pabrik obat keras ilegal di Kopo harus menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menunjukkan komitmen yang nyata dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda. Jangan sampai penanganan kasus ini hanya berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan, sementara jaringan produksi, distribusi, dan aliran keuangannya tidak terungkap secara menyeluruh,” tegas Izus Salam.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena skala produksi yang diungkap sangat besar. Fasilitas tersebut diperkirakan memiliki kapasitas produksi hingga 8 juta butir per hari, dengan bahan baku yang disita diperkirakan dapat menghasilkan hingga 256 juta butir obat. Besarnya kapasitas tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran di tingkat penjualan eceran, melainkan perlu ditelusuri sebagai dugaan jaringan produksi dan distribusi yang terorganisasi.
Baca Juga:Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Jawa BaratTingkatkan Kualitas Pendidikan Islam, JSIT Jabar Zona 3 Gelar Pelatihan Introflex
PW KAMMI Jawa Barat mengapresiasi langkah aparat yang telah mengungkap fasilitas tersebut. Namun, apresiasi terhadap penindakan harus diikuti dengan pengawasan publik terhadap proses penyidikan dan keberlanjutan penanganan kasus. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah tersangka dan barang bukti yang disita, tetapi juga dari sejauh mana sumber pasokan, jaringan pemasaran, keuntungan ekonomi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain berhasil diungkap sesuai hukum.
Bongkar Jaringan, Pastikan Komitmen Pemerintah
PW KAMMI Jawa Barat mendesak Polda Jawa Barat bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk melakukan penanganan secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa penindakan hukum berjalan seiring dengan pengawasan produksi, peredaran, dan akses terhadap obat-obatan yang berpotensi disalahgunakan.
“Pemerintah tidak boleh merasa cukup setelah satu pabrik dibongkar. Pertanyaan publik berikutnya adalah dari mana bahan bakunya berasal, bagaimana obat-obatan tersebut dipasarkan, ke mana distribusinya, siapa yang memperoleh keuntungan, dan apakah terdapat pihak lain yang turut memfasilitasi aktivitas tersebut. Semua itu harus ditelusuri secara serius berdasarkan bukti,” lanjut Izus Salam.