BANDUNG – Wajah transportasi umum di Kota Kembang masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Proyek infrastruktur Bus Rapid Transit (BRT) dan feeder tengah berproses berkat kucuran dana pusat dan World Bank. Namun, persoalan krusial di sektor operasional justru terancam jalan di tempat.
Koordinator Politik dan Kebijakan Demokrasi Kita, Alia Sarastita, mengungkapkan bahwa bantuan dana dari pemerintah pusat dan World Bank selama ini hanya menyasar pembangunan infrastruktur fisik, seperti halte dan koridor. Sementara urusan operasional bus dan angkutan kota (angkot) sepenuhnya menjadi tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami harus mendesak supaya Pemkot dan Pemda menganggarkan secara khusus dan tertera di dalam APBD, hitam di atas putih,” ujar Alia dalam Kampanye Anggarkan Transum di Kota Bandung, Selasa (13/10/2026).
Baca Juga:Telkom Dukung Perbaikan 20 Rutilahu di Cileunyi Wetan Demi Hunian Layak dan BerkelanjutanPerdana di Bandung, 40 Drummer Main Serentak di Braga Citywalk
Menurutnya, gerakan “Anggarkan Transum” menuntut kepastian alokasi anggaran secara berkesinambungan mulai 2027 agar program transportasi massal tidak sekadar hangat-hangat tahi ayam.
Kekhawatiran publik bukan tanpa alasan. Penyerapan anggaran sektor transportasi umum selama ini masih memprihatinkan, baru di kisaran 0,27 persen. Padahal, angka ideal yang semestinya dialokasikan berada di angka lima persen. Hingga kini, kepastian kenaikan anggaran pada APBD 2027 masih diliputi ketidakpastian di tengah bayang-bayang tekanan efisiensi dari pemerintah pusat.
Demokrasi Kita bersama Aliansi Wargi Bandung Peduli Transformasi Angkot secara resmi meluncurkan gerakan Anggarkan Transum! di Museum Kota Bandung, Selasa (13/10). Gerakan ini mendesak Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat mengunci anggaran transportasi umum dalam APBD 2027 agar layanan tetap berkelanjutan.
Momentum pembangunan BRT Cekungan Bandung menjadi kesempatan emas memperkuat layanan. Namun, keberlanjutannya bergantung pada kepastian pembiayaan di APBD 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Alia merinci kebutuhan anggaran. “Untuk mengoperasikan seluruh program BRT dan feeder dibutuhkan sekitar Rp633 miliar. Berdasarkan skema pembiayaan pemerintah, 42,9 persen ditanggung Pemkot Bandung, 30,9 persen Pemprov Jabar, dan sisanya kabupaten lain di Cekungan Bandung. Artinya, ada kebutuhan Rp257 miliar di APBD Kota Bandung dan Rp185 miliar di APBD Provinsi Jawa Barat yang harus kita kawal,” rincinya.