Di tengah kemacetan yang kian parah, anggaran transportasi umum dinilai harus menjadi prioritas. Hak warga atas mobilitas layak tak cukup dipenuhi hanya dengan membangun infrastruktur. Kepastian anggaran operasional juga mutlak diperlukan.
“Masyarakat berhak bergerak dengan mudah, bebas, dan nyaman. Pemerintah harus punya political will menyediakan transportasi umum yang baik dan andal, termasuk menganggarkan subsidi. Di negara maju, transportasi umum disubsidi karena memang dibutuhkan. Pemerintah tak cukup hanya menyediakan angkutan, tetapi juga harus memastikan layanan bisa diakses dengan baik,” kata akademisi ITENAS Dr. Ratna Agustina, yang menjadi salah seorang narasumber dalam kampanye.
Bukan rahasia lagi jika angkot konvensional kerap ditinggalkan warga akibat buruknya mutu pelayanan, mulai dari kebiasaan “ngetem” yang memakan waktu hingga ketidakpastian jadwal. Guna menjawab persoalan ini, transformasi mendasar yang dituntut adalah perbaikan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Baca Juga:Telkom Dukung Perbaikan 20 Rutilahu di Cileunyi Wetan Demi Hunian Layak dan BerkelanjutanPerdana di Bandung, 40 Drummer Main Serentak di Braga Citywalk
Pemerintah didorong menerapkan skema buy the service (membeli jasa operator). Dengan skema ini, pemerintah memiliki legitimasi kuat untuk menuntut standar ketepatan waktu, kepastian tarif, kebersihan, kenyamanan, hingga larangan merokok di dalam armada. Namun, skema tersebut menuntut komitmen finansial yang tidak sedikit.
Berdasarkan hitungan, dibutuhkan dana minimal sekitar Rp600 miliar per tahun untuk menopang operasional feeder di dalam kota maupun wilayah aglomerasi. Melalui skema pembagian beban (cost sharing), Kota Bandung diperkirakan harus merogoh kocek APBD sekitar Rp257 miliar per tahun, sementara provinsi di angka Rp185 miliar per tahun.
Sebagai aktivasi utama gerakan, Pekan Raya Angkot digelar 15–29 November 2026. Warga bergotong royong menghadirkan uji coba Angkot Feeder Do It Yourself (DIY) di rute Pusdai–Kalapa dengan 38 titik halte. Rute ini merupakan salah satu dari 12 rencana feeder dalam kota, mencakup Alun-Alun Bandung, Taman Lalu Lintas, Cihapit, dan Simpang Lima.
Layanan uji coba menerapkan Standar Pelayanan Minimum: jadwal teratur, bebas ngetem, titik pemberhentian jelas, rute terpetakan, pelacakan GPS, tarif pasti, serta terintegrasi dengan Metro Jabar Trans. Informasi lengkap tersedia di anggarkantransum.id.