JABAR EKSPRES – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Banjar, Jawa Barat, angkat bicara mengenai rencana pengadaan kendaraan dinas untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2026. Pengadaan dua unit mobil dinas tersebut disebut menelan anggaran sekitar Rp1,3 miliar. Kedua partai menilai kebijakan ini memerlukan pertimbangan matang, terutama terkait waktu pelaksanaan dan skala prioritas pembangunan daerah.
Ketua DPD PKS Kota Banjar, Cecep Dani Sufyan, menyampaikan bahwa setiap kebijakan penganggaran daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan percepatan pembangunan. Pihaknya memahami bahwa kendaraan merupakan sarana penunjang tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun, di tengah beragam kebutuhan masyarakat dan operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kebijakan penganggaran harus mempertimbangkan skala prioritas, urgensi, dan manfaat luas bagi masyarakat.
Cecep Dani menuturkan bahwa rencana pengadaan kendaraan dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota perlu dipertimbangkan secara matang mengenai waktu pelaksanaannya. Ia berharap apabila pengadaan tersebut masih memungkinkan untuk dilaksanakan pada APBD murni tahun anggaran 2027, opsi tersebut dapat menjadi pertimbangan bersama. Dengan begitu, anggaran perubahan dapat lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak dan strategis.
Baca Juga:Laura Theux dan Arie Andika Bongkar Tantangan Syuting Alas Roban The Series, Ada Horor hingga Drama KeluargaSiswi SMK di Tasikmalaya Hilang Misterius, Polisi Turun Tangan
Sementara itu, Ketua DPD PAN Kota Banjar, Aep Saepul Hijbi, mengatakan bahwa pihaknya memahami kendaraan dinas merupakan sarana penunjang pelaksanaan tugas kepala daerah. Apabila kendaraan dinas yang tersedia sudah berusia tua dan tidak lagi memadai, penggantian kendaraan dapat menjadi opsi yang rasional. Namun, pihaknya juga memahami bahwa Pemerintah Kota Banjar masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius, seperti peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, perbaikan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan UMKM, dan penyediaan lapangan pekerjaan.
Oleh karena itu, Aep menekankan bahwa setiap kebijakan harus memperhatikan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Ia mendorong agar kebutuhan pengadaan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata sesuai skala prioritas. Pengadaan kendaraan dinas dapat dipertimbangkan apabila didukung hasil pemeriksaan kondisi kendaraan, pertimbangan keselamatan, efisiensi biaya pemeliharaan, serta kebutuhan operasional yang jelas.