Menurut Aep, bagi PAN, rencana pengadaan kendaraan dinas bukan semata-mata tentang setuju atau tidak setuju. Persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat dan efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik. Apabila pengadaan mobil dinas memang cukup mendesak dan telah melalui kajian yang memadai, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan. Sebaliknya, apabila masih terdapat alternatif yang lebih efisien, pilihan tersebut patut untuk dipertimbangkan. Pihaknya mendorong agar setiap kebijakan anggaran senantiasa berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjar.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa pengadaan kendaraan dinas tidak mengurangi alokasi anggaran untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat,” ujar Aep. (CEP)