Selain pembangunan fisik, keberlanjutan Program Satu Desa Satu Sarjana menunjukkan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut menjadi bagian dari upaya membuka kesempatan pendidikan bagi masyarakat desa agar memiliki peluang lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup.
Di sisi pendapatan, Cecep menyoroti pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten dalam membiayai pembangunan.
Menurutnya, peningkatan kapasitas fiskal diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur secara merata sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Baca Juga:Perkuat Jaminan Kesehatan Warga, Wabup Asep Bahas Peningkatan Layanan Dasar Bersama Pemprov JabarKampanye Lalulintas Unik, Satlantas Polres Tasikmalaya Beri Hadiah Anak Pakai Helm
“Kami sependapat terhadap peningkatan PAD untuk memperkuat kemandirian fiskal, mempercepat pembangunan infrastruktur secara merata, sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Penguatan PAD menjadi salah satu aspek penting dalam penyusunan kebijakan anggaran karena kebutuhan pembangunan daerah harus diselaraskan dengan kemampuan pendapatan dan belanja pemerintah.
Dengan kapasitas fiskal yang semakin kuat, pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program prioritas tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan publik maupun pemerataan pembangunan.
Cecep menegaskan, jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian dari proses pembahasan bersama untuk menyusun APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2027.
Tahapan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan legislatif untuk membahas berbagai masukan, menyelaraskan prioritas, serta memastikan rencana pendapatan dan belanja daerah disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan.
Ke depan, tantangan pemerintah daerah tidak hanya terletak pada penyusunan program dan penetapan anggaran, tetapi juga pada pelaksanaan yang tepat sasaran, pemerataan manfaat, dan pengawasan agar setiap belanja publik memberikan hasil yang terukur.
Bagi masyarakat, arah kebijakan APBD 2027 akan dinilai dari perubahan yang benar-benar dirasakan, mulai dari akses jalan yang semakin baik, terbukanya kesempatan pendidikan, hingga meningkatnya peluang ekonomi di lingkungan tempat tinggal mereka.
Baca Juga:Pemerintah Bidik Konten Digital Jadi Sumber Ekonomi?Pengembangan Energi Bakal Manfaatkan Lahan Terdegradasi, Benarkah?
Melalui pembahasan RAPBD 2027, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berharap kebijakan pembangunan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat, memperkuat kemandirian daerah, serta menjaga keberlanjutan pembangunan di berbagai wilayah Kabupaten Tasikmalaya. (Hen)