JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pemberdayaan ekonomi warga.
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menegaskan bahwa kebijakan pembangunan daerah tidak cukup hanya tertuang dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Lebih dari itu, setiap program harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menumbuhkan kembali kepercayaan dan harapan terhadap pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Cecep dalam keterangannya, Minggu (11/10/2026), menyusul pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD.
Baca Juga:Perkuat Jaminan Kesehatan Warga, Wabup Asep Bahas Peningkatan Layanan Dasar Bersama Pemprov JabarKampanye Lalulintas Unik, Satlantas Polres Tasikmalaya Beri Hadiah Anak Pakai Helm
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (8/10/2026) lalu, tujuh fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap penjelasan Bupati mengenai pengantar nota keuangan dan RAPBD 2027. Cecep kemudian memberikan jawaban atas berbagai pandangan tersebut sebagai bagian dari proses pembahasan anggaran daerah.
Menurut Cecep, pembangunan yang konkret menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan program yang direncanakan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi berlanjut menjadi hasil nyata di lapangan.
“Penyelesaian jalan yang telah lama mengalami kerusakan, keberlanjutan program Jalan KASEP, Program Satu Desa Satu Sarjana, dan pembangunan lainnya yang mulai bergerak di berbagai wilayah merupakan bukti bahwa pembangunan yang nyata mampu menumbuhkan kembali kepercayaan dan harapan masyarakat,” ujar Cecep.
Arah kebijakan pembangunan 2027 tersebut menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai salah satu perhatian utama. Perbaikan infrastruktur jalan, keberlanjutan program pembangunan daerah, serta perluasan manfaat pembangunan di berbagai wilayah menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Infrastruktur yang memadai dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan mobilitas warga, kelancaran distribusi hasil pertanian, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pergerakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Karena itu, pemerataan pembangunan menjadi hal penting agar manfaat anggaran daerah tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di kawasan tertentu, tetapi juga menjangkau desa-desa yang membutuhkan peningkatan akses dan fasilitas dasar.