UPTD PPA Cimahi Ungkap Titik Sulit Pemulihan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Ilustrasi kasus kekerasaan perempuan dan anak di Kota Bandung (Dok Jabar Ekspres)
Ilustrasi kasus kekerasaan perempuan dan anak di Kota Bandung (Dok Jabar Ekspres)
0 Komentar

Nia menilai hampir setiap kasus yang ditangani memiliki persoalan serupa. Korban tidak hanya membutuhkan layanan setelah mengalami kekerasan, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa ada pihak yang mendampingi ketika mereka berada dalam kondisi paling sulit.

“Bagi kami di UPTD PPA, hampir semua kasus memiliki satu benang merah yang sama, masyarakat sangat membutuhkan kehadiran negara di titik terendah dalam hidup mereka,” kata Nia.

Korban perempuan dan anak harus melewati rangkaian proses yang tidak sederhana. Mulai dari pelaporan ke kepolisian, visum, penanganan medis, konseling, hingga proses persidangan, semuanya membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya.

Baca Juga:Relation Business Perkuat Peran Listrik Dorong Ekonomi DaerahPengamat: PLN Dinilai Kunci Transisi Energi Industri

Tanpa pendampingan yang memadai, kondisi tersebut dapat membuat korban merasa lelah dan bingung hingga akhirnya memilih menghentikan proses hukum.

“Tanpa adanya pendampingan yang tepat, tidak sedikit korban yang akhirnya merasa lelah, bingung, dan memilih mundur di tengah jalan hingga kehilangan hak keadilannya,” tutur Nia.

Di tengah kondisi tersebut, UPTD PPA berupaya menjadi salah satu pintu bantuan bagi korban. Pendampingan diberikan untuk membantu korban memahami alur hukum sekaligus mendapatkan layanan pemulihan psikologis secara gratis.

“Kami mendampingi korban selangkah demi selangkah, menunjukkan arah di tengah rumitnya alur hukum, serta membantu meringankan beban yang mereka pikul,” kata Nia.

Tidak hanya bagi korban yang tengah menghadapi perkara hukum, UPTD PPA juga terbuka bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai persoalan perempuan dan anak.

Namun, proses pemulihan dinilai tidak cukup jika hanya mengandalkan pemerintah. Dukungan dari lingkungan sekitar juga memiliki peran penting, termasuk komunitas berbasis keagamaan seperti remaja masjid, gereja, majelis taklim, dan kelompok keagamaan lainnya.

“Komunitas berbasis keagamaan memiliki kekuatan moral dan sosial yang sangat besar untuk menjadi lingkungan yang inklusif dan merangkul,” paparnya.

Baca Juga:Dua Ruas Jalan di Tapal Batas Tasikmalaya Rampung, Bupati Cecep: Moal Aya Deui Nu Ngaledek!PGN Siap Salurkan Biomethane dari Limbah Sawit ke Industri

Dukungan sebaya serta penerimaan tanpa stigma dinilai dapat membantu korban kembali percaya diri dan merasa aman di lingkungan tempat tinggalnya.

“Dukungan spiritual dan penerimaan komunitas inilah yang mengembalikan rasa percaya diri serta rasa aman korban di lingkungan tempat tinggalnya,” ungkap Nia.

Menurut Nia, sinergi antara pemerintah dan masyarakat pada akhirnya bukan hanya tentang menyelesaikan administrasi atau menjalankan program. Lebih dari itu, sinergi tersebut menjadi pesan bahwa korban tidak harus menghadapi masa sulit seorang diri.

0 Komentar