JABAR EKSPRES – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan anggaran hingga Rp1,2 triliun untuk pembangunan dan perbaikan sistem pengendalian banjir mendapat sorotan.
Besarnya kebutuhan anggaran tersebut dinilai harus dibarengi perencanaan matang, transparansi penggunaan dana, serta jaminan bahwa proyek yang dikerjakan benar-benar mampu menyelesaikan persoalan banjir yang selama ini berulang.
Pengamat kebijakan publik, Achmad Muhtar, menilai persoalan banjir di Kota Bandung tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun infrastruktur baru atau menambah fasilitas pompa air.
Baca Juga:Farhan: Keselamatan Warga Jadi Prioritas Penanganan Banjir Sungai CikalintuPeringkat Kedua Risiko Bencana Tertinggi di Jabar, Wabup Tasikmalaya Dorong Penguatan Mitigasi
Pemerintah perlu memastikan akar persoalan genangan sudah teridentifikasi secara menyeluruh, mulai dari kapasitas drainase, kondisi sungai, penyempitan saluran, hingga keterhubungan sistem aliran air antarkawasan.
Menurutnya, rencana pengalokasian anggaran sebesar Rp1,2 triliun harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan sistem pengendalian banjir secara terintegrasi, bukan sekadar proyek pembangunan fisik yang hasilnya tidak memberikan perubahan signifikan bagi masyarakat.
“Jangan sampai anggaran yang begitu besar hanya menghasilkan pembangunan infrastruktur, tetapi persoalan banjirnya tetap berulang. Yang harus dipastikan adalah apakah pembangunan tersebut benar-benar menyelesaikan akar persoalan atau hanya memindahkan titik genangan dari satu kawasan ke kawasan lainnya,” ujarnya.
Achmad juga menyoroti rencana pembangunan sodetan besar dari Sungai Citarip menuju kawasan Jalan Soekarno-Hatta. Menurutnya, proyek tersebut harus didahului kajian teknis yang komprehensif, terutama berkaitan dengan kapasitas saluran, debit air, serta dampaknya terhadap wilayah yang dilintasi aliran baru.
Sebab, pembangunan sodetan tanpa memperhitungkan daya tampung saluran di bagian hilir berpotensi menimbulkan persoalan baru. Air yang sebelumnya menggenangi satu kawasan bisa saja berpindah dan membebani wilayah lain apabila sistem pembuangannya tidak disiapkan secara memadai.
“Jangan hanya berpikir bagaimana air bisa cepat dialirkan dari satu titik. Harus dihitung juga ke mana air itu akan dibuang, apakah saluran penerimanya mampu menampung debit air, dan bagaimana dampaknya terhadap daerah lain. Kalau tidak terintegrasi, persoalannya hanya berpindah tempat,” tegasnya.
Selain itu, keberadaan 29 unit pompa air yang telah disiapkan Pemkot Bandung juga perlu dievaluasi. Menurut Achmad, pemerintah harus menjelaskan sejauh mana efektivitas puluhan pompa tersebut dalam mengurangi genangan, termasuk apakah kapasitas, lokasi penempatan, dan sistem operasionalnya sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
