Polemik mengenai pengadaan mobil dinas dan kebutuhan armada damkar ini menyita perhatian publik Kota Banjar. Di satu sisi, pemerintah daerah berdalih kebutuhan mobilitas kepala daerah harus terpenuhi untuk menunjang kinerja pelayanan. Di sisi lain, warga menuntut pemerintah lebih peka terhadap kondisi layanan dasar yang dinilai belum optimal.
Irwan menilai pembenahan sarana persampahan dan pemadam kebakaran merupakan kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik dipertaruhkan jika pemerintah dinilai tidak mampu menempatkan prioritas anggaran secara tepat.
Baca Juga:Mobil Dinas Rp1,3 Miliar Dibeli, Armada Sampah dan Damkar Kota Banjar Justru SekaratPKS Sentil Wali Kota Banjar Lewat Pantun Soal Pengadaan Mobil Dinas dan Kesejahteraan Warga
Sudarsono menegaskan bahwa kedua kebutuhan tersebut memiliki jalur perencanaan dan penganggaran yang berbeda. Menurutnya, pengadaan mobil dinas dan peremajaan armada damkar tetap harus diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Pihaknya berkomitmen untuk mengoptimalkan kemampuan anggaran daerah agar kebutuhan armada pemadam kebakaran dapat masuk dalam perencanaan tahun mendatang.
“Insyaallah, pada 2027 kemungkinan besar kita akan membeli dua unit damkar. Kendaraan yang masih layak akan kita perbaiki semuanya. Kalau memungkinkan, kita juga perlu membeli unit baru,” pungkas Sudarsono. (CEP)