JABAR EKSPRES – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Banjar melontarkan catatan kritis sekaligus sentilan bernada puitis kepada Wali Kota Banjar Sudarsono dalam rapat paripurna pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Raperda Kesejahteraan Lanjut Usia pekan ini.
Sorotan tajam tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara sekaligus Anggota DPRD Kota Banjar dari Fraksi PKS, Budi Kusmono, melalui bait-bait pantun yang sarat makna.
Salah satu poin paling disorot oleh Fraksi PKS yakni rencana pengadaan mobil dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar.
Baca Juga:Ombudsman Bongkar Hunian 'Standar Apartemen' di Lapas Cibinong, Ada Dapur hingga KulkasDua Tahun Berjuang Buka C1 Plano, Sengketa Pemilu 2024 Tasikmalaya Kini Masuk Babak Eksekusi PTUN
Budi Kusmono mengungkapkan bahwa pihaknya memahami kebutuhan kendaraan operasional pimpinan daerah tersebut, terlebih mobil dinas saat ini dikabarkan kerap mengalami mogok.
Kendati demikian, ia menegaskan pemerintah kota wajib menjaga kepekaan sosial dan mempertimbangkan situasi kebatinan publik.
Kritik tersebut dirangkum Budi lewat pantun penutup yang mengena. “Naik perahu menuju seberang, Sumbawa Bantaeng bersama Birin. Anggaran dana yang harus tepat sasaran, Pengadaan mobil dinas Wali Kota penting, tetapi perasaan masyarakat juga sangat penting,” ujarnya saat menyampaikan pandangan Fraksi.
Budi Kusmono menjelaskan, belanja daerah semestinya mengedepankan asas prioritas yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Selain menyinggung fasilitas dinas kepala daerah, PKS menyoroti kemandirian fiskal Kota Banjar yang dinilai masih rapuh.
PKS mencatat bahwa kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp43,2 miliar saat ini masih bertumpu hingga 84 persen pada dana transfer pusat.
Sementara itu, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) justru mengalami penurunan sekitar Rp3,76 miliar. Budi mendesak eksekutif tidak membiarkan persoalan tersebut menjadi rutinitas administratif tahunan semata tanpa terobosan nyata.
Tak hanya itu, PKS turut mengkritisi pemotongan belanja pada RSUD Asih Husada sebesar Rp3,76 miliar. Budi meminta Pemkot Banjar memastikan efisiensi tersebut tidak mengorbankan mutu pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu.
Baca Juga:Kenal di Rinjani, Lanjut Naik Kerinci, Pasangan Ini Akhirnya MenikahPolres Tasikmalaya Buka Pendaftaran Binlat Khusus Santri, Ada Syarat Hafal 3 Juz Al-Qur’an
Ia juga mendesak pemenuhan aspirasi yang belum terakomodasi, seperti layanan pengujian kendaraan bermotor (KIR), penguatan alokasi perizinan di DPMPTSP, seragam Linmas di Pataruman, hingga proyeksi arus kas atas pinjaman jangka pendek senilai Rp18,6 miliar.