Di Jawa Barat, kebutuhan pelanggan dengan daya besar menjadi salah satu gambaran perkembangan aktivitas industri. PLN UID Jawa Barat, misalnya, menyuplai listrik sebesar 250 MVA kepada IKPP Karawang untuk mendukung ekspansi perusahaan.
Kristian mengatakan manfaat kebijakan ketenagalistrikan juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap aktivitas ekonomi. Ukurannya tidak hanya berdasarkan kapasitas listrik yang tersedia, tetapi juga kontribusinya terhadap munculnya kegiatan ekonomi baru.
“Dengan demikian, keberhasilan kebijakan kelistrikan tidak hanya diukur dari berapa banyak listrik yang tersedia, tetapi dari berapa banyak kesempatan ekonomi baru yang dapat tercipta dan seberapa luas manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga:Pasar Induk Padakembang Masuk Radar Investor, Proposal Tasikmalaya Raih Nilai Tertinggi WJIC 2026Puan: Siang Ini, Suyudi Ario Seto akan Dilantik Jadi Kapolri
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergi antara PLN, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha.
“Yang paling penting adalah menciptakan satu basis perencanaan yang dapat dipercaya,” tuturnya.
Pemerintah dapat menyampaikan arah pembangunan dan potensi wilayah. Sementara PLN memiliki data serta pengalaman terkait sistem kelistrikan, sedangkan dunia usaha dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan energi dan rencana pengembangan bisnis.
Keterhubungan informasi tersebut dinilai dapat membantu menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan perkembangan kegiatan ekonomi di daerah.
Bagi Kristian, listrik pada akhirnya merupakan bagian dari kebijakan pembangunan yang lebih luas. Dukungan kelistrikan berkaitan dengan perkembangan industri, investasi, UMKM, tenaga kerja, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah.
Keandalan listrik yang berjalan beriringan dengan perencanaan pembangunan dan sinergi lintas sektor dapat menjadi salah satu fondasi untuk mendukung produktivitas, perkembangan usaha, dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.