Celah fiskal itu ironisnya harus ditutup menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran serta pinjaman jangka pendek.
“Lebih memprihatinkan, kenaikan target pendapatan dalam RAPBD-P 2026 sebesar Rp43,21 miliar nyaris sepenuhnya, sekitar 84 persen, menyandar pada dana transfer pemerintah pusat. Sementara itu, penerimaan retribusi daerah justru anjlok sebesar Rp3,76 miliar. Ketergantungan fiskal yang akut itu mempertegas betapa tidak pekanya kebijakan anggaran yang mengorbankan rasionalisasi pelayanan publik demi fasilitas bergengsi,” tegasnya.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Banjar juga melontarkan catatan kritis. Budi Kusmono dari Fraksi PKS DPRD Kota Banjar, dalam rapat paripurna pembahasan perubahan APBD dan Raperda Kesejahteraan Lanjut Usia, menyatakan bahwa pengadaan mobil dinas memang penting, tetapi perasaan masyarakat jauh lebih penting.
Baca Juga:Tanpa Inez di Championship, Penabur Cirebon Temukan Senjata Baru Jelang Final DBL West JavaSempat Terancam Comeback, Fivers Singkirkan Trimulia dan Tembus Final DBL West Java
PKS menyoroti kemandirian fiskal Kota Banjar yang rapuh dan mempertanyakan pemotongan belanja RSUD Asih Husada sebesar Rp3,76 miliar. Pemotongan itu dikhawatirkan mengorbankan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
PKS juga mendesak pemenuhan aspirasi yang belum terakomodasi, seperti layanan pengujian kendaraan bermotor, penguatan alokasi perizinan di DPMPTSP, seragam Linmas di Pataruman, hingga proyeksi arus kas atas pinjaman jangka pendek senilai Rp18,6 miliar.
Wali Kota Banjar H. Sudarsono mengakui adanya rencana pengadaan mobil untuk jabatan Wali Kota. Ia menyebut semua fraksi di DPRD sudah menyepakati dan memilih mobil hybrid 1500 CC agar irit, dengan klaim satu tangki bisa menempuh 1.200 kilometer.
Namun, pernyataan itu tidak menjawab persoalan mendasar: mengapa anggaran negara dipakai untuk kenyamanan pejabat ketika layanan publik justru berada di ambang keruntuhan.
Jeritan krisis di jalanan Kota Banjar tidak bisa ditutup dengan interior mobil dinas anyar. Pemerintah Kota Banjar dituntut segera membatalkan dan mengalihkan anggaran Rp1,3 miliar untuk merenovasi armada sampah, membenahi fasilitas pemadam kebakaran, serta memperkuat kebutuhan dasar masyarakat. Mata publik kini tertuju pada evaluasi RAPBD-P oleh Gubernur Jawa Barat.
Jika dibiarkan, sejarah akan mencatat bahwa saat Kota Banjar megap-megap, para pemimpinnya justru memilih mengejar kenyamanan di atas penderitaan rakyatnya sendiri. (CEP)