JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Muhammad Mahdi tak tinggal diam setelah dirinya diterpa berbagai isu usai mendorong evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia menilai manuver tersebut justru menyasar marwah lembaga legislatif dan berpotensi mengaburkan substansi persoalan yang tengah menjadi perhatian DPRD.
“Jangan sampai persoalan yang sedang kami bahas di DPRD justru bergeser menjadi persoalan pribadi. Yang kami dorong adalah perbaikan kinerja dan proses penganggaran di daerah,” kata Mahdi saat dikonfirmasi, Senin (28/9/2026).
Baca Juga:KUA-PPAS 2027 Dinilai Belum Layak, DPRD KBB Minta TAPD DievaluasiPergeseran atau Perubahan APBD? Skema Anggaran Program Sekolah Swasta Jabar Masih Dikaji TAPD
Mahdi menegaskan, dorongan evaluasi terhadap TAPD, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) KBB selaku Ketua TAPD, bukan keputusan pribadi maupun bentuk intervensi terhadap kewenangan eksekutif.
Langkah tersebut, kata dia, berangkat dari sejumlah catatan DPRD dalam proses penyusunan dokumen anggaran, salah satunya saat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB menemukan sejumlah bagian yang masih perlu diperbaiki, mulai dari ketidaksesuaian sejumlah angka dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), belum lengkapnya pengungkapan beberapa komponen belanja, hingga struktur anggaran yang dinilai belum menunjukkan keseimbangan secara formal.
Menurut Mahdi, temuan tersebut menjadi dasar munculnya desakan agar kinerja TAPD dievaluasi. Pembahasan mengenai hal itu juga telah dilakukan bersama pimpinan fraksi dan komisi dengan Bupati serta Wakil Bupati Bandung Barat.
“Memang ada desakan untuk mengevaluasi kinerja TAPD. Sudah ada pertemuan antara ketua-ketua fraksi, ketua komisi, dengan Bupati dan Wakil Bupati terkait hal tersebut,” ujarnya.
DPRD, kata Mahdi, kini menunggu langkah Bupati Bandung Barat selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran TAPD.
“Kita tunggu bagaimana langkah Bupati melakukan evaluasinya,” katanya.
Mahdi juga menanggapi sorotan terhadap gaya komunikasinya setelah menyampaikan persoalan evaluasi Sekda di tengah pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2026. Menurutnya, penyampaian temuan DPRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif.
Baca Juga:Sikap Ketua DPRD KBB Bikin Roda Pemerintahan Terancam LumpuhEfisiensi Anggaran, DPRD KBB Pangkas Rapat di Hotel hingga 60 Persen
Ia menyebut persoalan tersebut juga mendapat perhatian dari seluruh fraksi DPRD KBB. Delapan fraksi DPRD periode 2024-2029 menyatakan dukungan terhadap kepemimpinannya sebagai Ketua DPRD.