Dengan pendekatan tersebut, Ngatiyana menegaskan, pembangunan Kota Cimahi diharapkan tidak hanya bertumpu pada kemampuan fiskal daerah. Berbagai program pemerintah, skema pembiayaan, dan peluang pembangunan dari tingkat provinsi maupun pusat juga perlu dimanfaatkan secara optimal.
Di tengah amanah barunya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi, Ngatiyana turut menyoroti perbedaan peran antara dirinya sebagai pemimpin partai politik dan sebagai wali kota.
Ia menegaskan, jabatan sebagai Wali Kota Cimahi memiliki tanggung jawab yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik.
Baca Juga:Pemerintah Dorong Pengembangan Jargas di Gresik dan Sidoarjo245 Lulusan Perguruan Tinggi Tasikmalaya Dilepas Magang Nasional, Bukan Sekadar Pegang Ijazah
“Sebagai wali kota, saya adalah wali kota bagi seluruh masyarakat Cimahi. Saya juga harus menjadi mitra bagi seluruh partai politik yang ada di Kota Cimahi. Tidak ada masyarakat Cimahi yang boleh merasa bukan bagian dari pemerintahan ini,” tuturnya.
Ngatiyana memandang, politik pemerintahan seharusnya menjadi jembatan untuk mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat. Perbedaan pandangan politik, menurutnya, tidak boleh menjadi penghalang dalam menjaga persatuan dan menjalankan pembangunan daerah.
Ia juga menilai, partai politik memiliki fungsi penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, komunikasi antara Pemerintah Kota Cimahi dan seluruh partai politik perlu terus dibangun secara sehat serta konstruktif.
Perbedaan pilihan politik, kata Ngatiyana, merupakan bagian dari proses demokrasi. Setelah proses politik berlangsung, seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga Kota Cimahi tetap aman, kondusif, dan produktif.
“Saya ingin kita membangun Cimahi dengan semangat kebersamaan. Pemerintah membutuhkan DPRD, membutuhkan partai politik, membutuhkan dunia usaha, membutuhkan komunitas, membutuhkan tokoh masyarakat, dan tentu saja membutuhkan seluruh warga Cimahi, pungkas Ngatiyana. (Mong)