PADALARANG — Tensi politik birokrasi di Kabupaten Bandung Barat kian memanas menjelang agenda rotasi dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Presidium Watchdog KBB, Noval mengatakan, potensi kecatatan prosedur serta indikasi intervensi politik pada pengisian posisi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memicu reaksi keras dari lembaga pengawas independen.
Menurutnya, peringatan dari Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail agar jajarannya berhati-hati, mematuhi syarat kepangkatan Eselon III.a sudah sangat baik.
Baca Juga:Bayar Denda Rp2,3 Miliar Tapi Belum Legal, Ada Apa dengan Pemanfaatan Aset PT Jaswita?DFSK Resmi Luncurkan Mobil Listrik SUV E5 Plus, Dibandrol Rp498 Juta
Hal ini untuk menghindari titipan politik, serta tidak patuh secara kaku pada angka Talent Box dinilai harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
‘’Namun Imbauan lisan tersebut diuji melalui keberanian mengambil keputusan politik yang tegas,’’ ujar Noval dalam keterangannya.
Pelajaran Kasus Tata Kelola ASN Kuningan dan Bias Instrumen Digital
Noval mencontohkan, dalam tata kelola talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kuningan dipandang harus menjadi pelajaran berharga bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Lemahnya transparansi serta ketidakakuratan pembaruan data kepegawaian berpotensi merugikan ASN yang memiliki potensi dan rekam jejak baik.
Kondisi tersebut memperbesar peluang manipulasi administratif jika instrumen digital tidak diawasi secara ketat dan independen.
“KBB harus belajar dari kasus Kuningan. Jangan sampai instrumen digital seperti Talent Box justru mengalami bias,’’ katanya.
Seharusnya, di satu sisi data teknis tidak transparan, di sisi lain angka skor kotak 7, 8, dan 9 hanya dimanfaatkan sebagai ‘stempel legalitas’ untuk melegitimasi calon yang dipaksakan.
Baca Juga:AHY Tegaskan Komitmen Partai Demokrat Kawal Janji Presiden Prabowo Subianto Menutup Kebocoran Uang NegaraMirjawal Deklarasi Maju Calon Ketua Umum PB PDHI di Tengah Pelayanan Sterilisasi Hewan
;;Ini bentuk manipulasi administratif yang sangat berbahaya bagi masa depan birokrasi,” kata Noval.
Lima Rekomendasi Prosedural dan Sikap Pengawasan Watchdog KBB
Guna membentengi sistem meritokrasi, dirumuskan lima rekomendasi prosedural yang wajib ditempuh Bupati Jeje Ritchie Ismail sebelum melantik Kepala BKPSDM.
Langkah pertama adalah menerbitkan nota dinas penundaan resmi pelantikan khusus posisi Kepala BKPSDM untuk evaluasi faktual.
Kedua, menugaskan Inspektorat Daerah melakukan audit faktual guna memverifikasi rekam jejak, kepangkatan minimal Golongan IV/b, dan pengalaman di Eselon III.a.