Rekomendasi ketiga meminta uji petik validitas dan transparansi data Talent Box agar sistem tidak dijadikan kedok pengondisian politik.
Keempat, melakukan konsultasi tertulis ke BKN dan Kemendagri demi memitigasi risiko gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kelima, menunjuk pejabat senior sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM agar roda organisasi kepegawaian tetap berjalan profesional.
Baca Juga:Bayar Denda Rp2,3 Miliar Tapi Belum Legal, Ada Apa dengan Pemanfaatan Aset PT Jaswita?DFSK Resmi Luncurkan Mobil Listrik SUV E5 Plus, Dibandrol Rp498 Juta
Selain itu melibatkan partisipasi public untuk terus mengawal isu rotasi-mutasi ini secara konsisten dan bersiap meneruskan temuan indikasi pelanggaran prosedur ke BKN Pusat serta Kementerian Dalam Negeri apabila langkah penataan diabaikan.
Untuk itu, BKPSDM adalah dapur utama birokrasi KBB. Jika pengisian jabatan strategis ini diawali dengan menabrak aturan pangkatan dan diwarnai kompromi politik, maka rusaklah masa depan karier seluruh ASN di KBB.
‘’Bupati Jeje harus menunjukkan kepemimpinan yang berwibawa dengan menunda pelantikan, bersihkan dari titipan, dan buktikan komitmen pada aturan,” pungkas Noval. (yan).