Achmad menilai besarnya anggaran harus berbanding lurus dengan perubahan kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
Ia mendorong agar desain taman tidak hanya mengejar tampilan, tetapi juga memperhatikan aksesibilitas, keamanan, ruang bermain anak, fasilitas bagi kelompok rentan, kualitas vegetasi, resapan air, hingga keberlanjutan lingkungan.
“Jangan sampai taman hanya menjadi proyek mempercantik kota. Taman harus menjadi ruang publik yang benar-benar hidup, inklusif dan bisa digunakan masyarakat,” tuturnya.
Baca Juga:Dapur SPPG Bojonggambir Meledak, Tiga Orang Alami Luka BakarShopeePay Dukung Adopsi QRIS Nasional, Hadirkan Pasti Cashback Saldo hingga Rp100.000 untuk Pengguna
Selain itu, ia meminta adanya evaluasi terhadap taman-taman yang sebelumnya sudah direvitalisasi. Evaluasi tersebut penting untuk melihat apakah investasi pemerintah pada ruang publik benar-benar meningkatkan jumlah pengguna, aktivitas masyarakat, serta kualitas lingkungan.
“Kalau sebelumnya sudah ada revitalisasi taman, harus dievaluasi. Apa dampaknya? Apakah pengunjung bertambah? Apakah fasilitasnya digunakan? Apakah masyarakat merasa lebih nyaman? Jangan setiap periode anggaran kita kembali melakukan revitalisasi tanpa pernah mengukur hasil dari revitalisasi sebelumnya,” katanya.
Achmad pun meminta DPRD Kota Bandung ikut menjalankan fungsi pengawasan secara serius terhadap penggunaan anggaran tersebut.
Menurutnya, publik berhak mengetahui bukan hanya berapa besar anggaran yang disiapkan, tetapi juga bagaimana anggaran itu digunakan dan apa target manfaat yang ingin dicapai.
“Rp12 miliar itu uang publik. Maka ukurannya bukan sekadar taman selesai dibangun, tetapi apakah masyarakat mendapatkan manfaat yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan,” pungkasnya.