JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya terus memperkuat langkah mitigasi bencana kekeringan seiring mulai meluasnya dampak musim kemarau di sejumlah wilayah.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait hingga relawan kebencanaan diminta meningkatkan kesiapsiagaan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran sebelum kondisi berkembang menjadi bencana.
Upaya tersebut dimatangkan melalui berbagai upaya termasuk Rapat Koordinasi Mitigasi Dampak Kekeringan Tahun 2026 yang melibatkan berbagai unsur, di antaranya BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Sosial PPKB P3A, Forum Koordinasi (FK) Tagana Kabupaten Tasikmalaya, serta instansi lintas sektor lainnya.
Baca Juga:Dipulangkan karena Kenakalan, 8 Siswa SMP di Tasikmalaya Menolak Pindah SekolahPemkab Tasikmalaya Siap Dukung Sekolah Alam Hayati, DPUTRLH Buka Peluang Kolaborasi hingga Pendanaan
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, menegaskan bahwa kekeringan bukan hanya persoalan cuaca panas, tetapi merupakan ancaman serius yang dapat berdampak terhadap sektor pertanian, kesehatan masyarakat, hingga pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih.
“Kita terus lakukan mitigasi, bahkan kemarin saja kita baru rakor lintas sektor. Karena begini, kekeringan bukan sekadar urusan cuaca panas, melainkan ancaman nyata bagi produktivitas pertanian, kesehatan, dan kebutuhan dasar domestik masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak boleh pasif dan harus berada satu langkah di depan bencana,” tegasnya, Jumat (17/7/2026).
Menurut Asep, koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting agar tidak terjadi keterlambatan penanganan ketika musim kemarau mencapai puncaknya. Seluruh pemangku kepentingan diminta menjaga komunikasi dan meningkatkan kesiapsiagaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Dengan kolaborasi yang baik, kami berharap dampak kekeringan terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Yang terpenting adalah kesiapan sebelum bencana terjadi, bukan hanya saat kondisi sudah darurat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Jembar Adisetya, mengatakan rapat koordinasi menjadi momentum untuk menyatukan persepsi sekaligus memperkuat sinergi seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana kekeringan.
“Mitigasi tidak bisa dilakukan sendiri. Semua pihak harus siap, mulai dari pemerintah daerah, dinas teknis, BPBD, Dinas Sosial, Tagana, hingga pemerintah kecamatan dan desa. Tujuannya agar ketika masyarakat mulai terdampak, penanganannya bisa dilakukan secara cepat dan terkoordinasi,” katanya.
Jembar menjelaskan, Dinas Sosial bersama Tagana memiliki peran penting dalam penanganan dampak sosial akibat kekeringan. Tagana akan disiagakan untuk membantu asesmen di lapangan, pendistribusian bantuan air bersih, hingga mendukung penanganan kedaruratan apabila diperlukan.