Jabar Ekspres – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut merespon terkait wacana Reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Ia lebih sepakat untuk optimalisasi dulu kucuran dana BOS.
Salah satu pertimbangan Dedi Mulyadi untuk optimalisasi dana BOS dari pada SPP adalah soal respon publik. “Kan kami harus melakukan pengkajian mendalam. Nanti kalau Gubernur mengaktifkan SPP nanti opininya beda lagi,” cetusnya, Rabu (15/7) petang.
Dedi Mulyadi menguraikan, pihaknya sempat mengunjungi beberap sekolah yang mendapatkan kucuran dana BOS. Di satu sisi ada sekolah yang pengelolaannya kurang baik tapi di sisi lain ada sekolah yang pengelolaannya positif. “Ada sekolah pakai dana BOS tapi sekolahnya berantakan, tapi ada sekolah lain rapi,” cetusnya.
Baca Juga:JNE Gelar JLC Member Gathering Perdana di Bandung, Bekali Pelaku Usaha Strategi Bisnis dan Perluas JejaringDukung Transisi Energi Nasional, Bio Farma Gandeng PGN Group Manfaatkan CNG di Fasilitas Produksi
Sehingga menurut Dedi Mulyai, di tahap pertama ini pihaknya ingin sekolah-sekolah di Jawa Barat bisa mengelola dana BOS ataupun kucuran dana dari pemda dengan baik. Kemudian ketika nantinya masih didapati kekurangan, maka Pemprov yang akan mengupayakan untuk mengcover.
“Biasanya kan kurang fasilitas, kurang toilet, kurang ruang kelas, kurang pendingin, kurang sarana ibadah, kurang pagar. Nah itu kami penuhin,” cetusnya.
Dedi Mulyadi menegaskan, pihaknya ingin bahwa sekolah bisa mengoptimalkan dana BOS untuk keperluan operasional. “Saya menghormati usulan itu (SPP.red). Tapi saya mempertimbangkan aspek publik. Nanti polemik lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, wacana Reaktivasi SPP itu mencuat dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan. Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung menuturkan, pembahasan soal SPP itu muncul dari persoalan kebutuhan biaya pelaksanaan pendidikan. Alokasi anggaran yang diterima sekolah masih terlampau jauh dari ideal untuk bisa menghadiri pendidikan yang berkualitas.
“Jadi ada kesenjangan antara kebutuhan dan alokasi yang diterima sekolah,” tuturnya.
Pria yang juga terlibat dalam pansus itu menguraikan, taksiran kebutuhan siswa itu sekitar Rp4,5 juta per siswa SMA setiap tahun. Namun pemerintah baru mampu menanggung sekitar 40 persen.
Dengan dana yang minimalis itu tentu akan cukup sulit bagi sekolah untuk bisa menghadirkan pendidikan yang berkualitas.