Ia mempertanyakan alasan pemerintah daerah harus mencari kandidat dari luar daerah apabila tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas birokrasi.
“Apakah di Indramayu sudah tidak ada orang yang kompeten? Apakah sistem birokrasi kita tidak mampu menghasilkan pejabat yang layak sehingga harus mengambil dari kabupaten lain?” ujarnya.
Sebagai putra daerah, Endang mengaku kecewa apabila kecenderungan mendatangkan pejabat dari luar terus berlangsung.
Baca Juga:"Tong Kalap, Tong Nyesa" Jadi Jurus Bandung Melawan Sampah MakananKinerja Moncer, BPR LPM Masuk Top 100
“Mau sampai kapan kita impor pejabat? Aparatur di Indramayu juga harus diberi ruang untuk berkembang,” katanya.
Di sisi lain, Kepala BKPSDM Kabupaten Indramayu Muhammad Zaenal Mutaqien membantah tudingan bahwa dirinya mengawal dua pejabat asal Kabupaten Cirebon untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemkab Indramayu.
Menurut Zaenal, seluruh proses dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dibutuhkan pemerintah daerah.
Ia mengatakan Indramayu masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan, mulai dari tingginya angka kemiskinan hingga rendahnya investasi daerah. Karena itu, pemerintah membutuhkan figur yang dinilai memiliki kapasitas, pengalaman, dan jejaring luas.
“Tidak ada kepentingan apa pun. Yang kami lihat adalah kompetensi. Itulah yang dibutuhkan Indramayu apabila ingin mengejar ketertinggalan,” tandas Zaenal.