Menurutnya, kepala daerah memang memiliki kewenangan sebagai pemegang kendali pemerintahan daerah. Namun, peran wakil kepala daerah tetap diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan pelaksanaan pemerintahan serta menjalankan tugas yang didelegasikan.
“Perlu ada pembagian tugas yang jelas dan komunikasi yang terbuka. Jangan sampai muncul kesan ada pihak yang dikesampingkan, karena pada akhirnya yang dirugikan adalah efektivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Billy juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak terlalu memperhatikan dinamika politik internal pemerintah daerah. Yang menjadi perhatian publik adalah sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan kota, seperti kemacetan, banjir, pengelolaan sampah, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:Isu Keretakan Hubungan Farhan-Erwin, Wagub Erwan Sarankan Duduk BersamaUsai Kepastian Hukum, Farhan Ajak Semua Pihak Fokus Bangun Bandung
“Publik akan menilai hasil kerja pemerintah, bukan konflik internalnya. Karena itu, energi pemerintah daerah seharusnya difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi warga Kota Bandung, bukan justru tersita oleh dinamika politik di internal pemerintahan,” katanya.
Menurut Billy, apabila benar terdapat perbedaan pandangan antara Muhammad Farhan dan Erwin, penyelesaiannya sebaiknya dilakukan melalui mekanisme komunikasi internal dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di ruang publik. Ia menilai keterbukaan dan dialog menjadi langkah yang lebih produktif dibandingkan saling menyampaikan pernyataan yang berpotensi memperuncing situasi.
“Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan. Yang terpenting adalah bagaimana perbedaan tersebut dikelola secara dewasa dan profesional sehingga tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan,” tuturnya.
Billy berharap pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung dapat kembali memperkuat koordinasi dan membangun kepercayaan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi kunci untuk mempercepat realisasi program pembangunan serta memenuhi harapan masyarakat yang telah memberikan mandat pada Pilkada lalu.
“Pada akhirnya, masyarakat ingin melihat pemerintah bekerja secara efektif. Seluruh energi dan perhatian sebaiknya diarahkan untuk menuntaskan program prioritas dan merealisasikan janji-janji yang telah disampaikan kepada publik,” pungkasnya. (Dam)