JABAR EKSPRES – Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan ikut mengawal pembebasan lahan dua proyek strategis di Kabupaten Bogor.
Pendampingan itu diminta agar prosesnya cepat, tetap sesuai aturan, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Dua proyek yang dimaksud adalah jalur khusus angkutan tambang di Parungpanjang dan Jalan Lingkar Leuwiliang-Rancabungur. Pemkab Bogor menargetkan pembebasan lahan keduanya bisa rampung tahun ini.
Baca Juga:Masuk RAPBD 2026, Pemkab Bogor Siapkan Rp100 Miliar untuk Pembebasan Lahan Jalur TambangPembebasan Lahan Jalan Lingkar Padalarang Capai 50 Persen, Ditarget Rampung 2026
“Kami sudah menyiapkan anggaran. Appraisal berjalan, penetapan lokasi berjalan, kami ingin tahun ini tuntas. Karena itu kami bersurat ke KPK dan Kejaksaan untuk meminta pendampingan,” ujar Rudy, Selasa (7/7/2026).
Ia menyebut pembebasan lahan untuk Jalan Lingkar Leuwiliang-Rancabungur sudah hampir selesai. Tahapan yang tersisa tinggal pembayaran ganti rugi kepada warga.
“Alhamdulillah yang sudah selesai adalah Rancabungur-Leuwiliang, tinggal pembayaran, mekanisme pembayarannya kami mohon didampingi dan diarahkan oleh aparat penegak hukum,” jelasnya.
Menurut Rudy, percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan aturan. Karena itu, ia ingin setiap tahapan mendapat arahan dari aparat penegak hukum.
“Kami ingin melakukan percepatan, tetapi tetap dipandu dan dibimbing mengenai aturan yang harus dipenuhi serta yang tidak boleh dilanggar,” tegasnya.
Jalur khusus angkutan tambang Parungpanjang dibangun untuk memisahkan kendaraan tambang dari jalan umum agar lalu lintas lebih aman dan kerusakan jalan bisa ditekan.
Sementara Jalan Lingkar Leuwiliang – Rancabungur diharapkan membuka akses wilayah barat Kabupaten Bogor sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.