JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab ) Bogor merespons usulan Kementerian Sosial agar daerah dengan jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tinggi memiliki rumah sakit jiwa.
Sebagai langkah awal, Pemkab Bogor menyiapkan pembangunan Balai Kesejahteraan Sosial (BKS) baru di Pondok Rajeg. Saat ini proyek tersebut memasuki tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan Kabupaten Bogor belum memiliki rumah sakit jiwa. Penanganan ODGJ sementara mengandalkan Rumah Sakit Marzoeki Mahdi serta fasilitas sosial milik Pemkab dan Kementerian Sosial.
Baca Juga:Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas Sebelum Masuk Industri Besar2.616 Desa Masuk Identifikasi Ekspor, Kemendag Buka Jalan Produk Lokal Tembus Pasar Global
“Usulan dari Menteri Sosial kami respons, dinas Sosial sudah menyiapkan perencanaan pembangunan Balai Kesejahteraan Sosial yang lebih luas di Pondok Rajeg, saat ini masih dalam tahap penyusunan DED,” ujarnya, Senin (6/7).
Rudy menegaskan fasilitas baru itu tidak hanya diperuntukkan bagi ODGJ. Balai tersebut akan menjadi pusat layanan sosial terpadu yang juga melayani tunawisma, lanjut usia, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.
“Kita tidak boleh terpaku pada besarnya jumlah ODGJ di Kabupaten Bogor, dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 6,19 juta jiwa, Kabupaten Bogor hampir selalu mencatat angka tertinggi dibanding daerah lain, mau berapapun tetap jadi tanggung jawab pemkab bogor untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat” tuturnya
Sementara itu, Balai Kesejahteraan Sosial di Citeureup terus diperkuat. Pemkab telah memperbaiki sejumlah fasilitas, melengkapi sekolah bagi penyandang disabilitas, serta mengoperasikan klinik layanan kesehatan selama 24 jam untuk ODGJ, tunawisma, dan anak yang berhadapan dengan hukum.