Sekda Jabar Herman Suryatman Buka Suara soal Isu Defisit APBD: Belum Ada Angka Pasti

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono (kiri) bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman (kanan
Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono (kiri) bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman (kanan) menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (30/6/2026). Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Sekda Jawa Barat Herman Suryatman beri penjelasan terkait isi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya angka belum pasti mengingat arus kas terus berputar dan belum tutup buku.

Herman menjelaskan, APBD Pemprov Jawa Barat tengah mengalami perjalanan panjang. Termasuk potensi kehilangan pendapatan dari beberapa sumber.

“Kami kehilangan potensi pendapatan Rp 2,4 triliun lebih. Ini kan berat banget. Lalu ada juga electric vehicle (kendaraan listrik.red) yang bebas pajak. Sementara PAD andalannya kan di Pajak Kendaraan Bermotor, ” katanya, Selasa (30/6) malam.

Baca Juga:Musim Kemarau Mulai Melanda Tasikmalaya, Sawah Mengering hingga Warga Antre Air di MasjidLiburan Sekolah Makin Seru! de Braga by ARTOTEL Hadirkan Paket Menginap Plus Wisata Mulai Rp789 Ribu

Herman melanjutkan, kondisi fiskal Jabar memeng tergencet tapi pihaknya tak mau berpasrah begitu saja. “Walaupun sebenarnya fiskal Jabar lebih baik dibandingkan Provinsi lain, ” katanya.

Hal itu terlihat dari beberapa indikator. Misalnya soal kemandirian fiskal yang dilihat dari pendapatan daerah yang bersumber dari PAD tembus 63 persen.

Namun Herman juga mengakui bahwa potensi pendapatan daerah yang hilang sampai Rp 2,4 triliunan itu tentu berat. Apalagi beberapa waktu terakhir situasi geopolitik juga kurang mendukung untuk stabilitas.

“Belakangan ada geopolitik Amerika-Iran yang berdampak terhadap harga minyak dunia, tentunya berdampak juga di kita, ” sebutnya.

Situasi global maupun dalam negeri begitu memaksa untuk penyesuaian APBD. Namun Herman menegaskan bahwa Pemprov akan tetap memprioritaskan layanan publik dan yang berkaitan dengan layanan dasar masyarakat tidak terganggu.

“Jadi potensi defisit di mana pun, kapan pun, selalu ada. Belum (belum ada angkanya.red) ini masih dinamis ya tergantung, ” cetusnya.

Herman menjelaskan, semisal Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat dicairkan maka tentu akan langsung merubah kondisi fiskal daerah. Karena kurang bayar DBH dari pusat jumlahnya juga tidak sedikit. Ada Rp 1 triliun lebih.

Baca Juga:Bhakti Kencana University Terapkan Ilmu Publisitas Kampanye PR dan Event Lewat “Aksi Cilik Siaga Bencana”Mahasiswa Ilmu Komunikasi Bhakti Kencana University Gelar Clay Calming

Termasuk jika nanti ada pemasukan dari sumber sumber pendapatan daerah. Demikian juga ketika nanti pemerintah mengerem beberapa pengeluaran.

“Saya kira itu ya. Kami belum berbicara angka. Dan potensi defisit tergantung situasi kondisi. Kalau misalnya ada transfer fiskal dari pusat ke Provinsi untuk kurang bayar itu 1,5 triliun, itu pasti berdampak besar. Makanya ini kan dinamis, ” cetusnya.

0 Komentar