JABAR EKSPRES – Serikat Pekerja Makan Bergizi Gratis (MBG) berencana menggelar aksi besar-besaran di kawasan Senayan. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk desakan atas belum adanya kepastian keberlanjutan program yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah.
Koordinator Serikat Pekerja MBG, M. Yusuf, mengatakan aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni 2026. Rencana awal aksi sempat akan digelar pada awal bulan berikutnya, namun kemudian dipercepat.
“Awalnya mau tanggal 7 bulan depan, tapi ini dipercepat pada tanggal 29 nanti,” jelasnya selepas Konsolidasi Serikat Pekerja di Bandung, Senin (22/6).
Baca Juga:Tasikmalaya Jadi Tuan Rumah Jambore Nasional Overlanding 2026, Usung Misi Sosial dan LingkunganGodzilla El Nino Mengintai, BPBD: Hampir Seluruh Wilayah Kabupaten Bogor Berpotensi Terdampak Kekeringan
Ia menjelaskan, aksi tersebut akan melibatkan para pekerja maupun relawan yang selama ini terlibat dalam operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk berbagai sektor pendukung lainnya.
“Target kami 200 bus. Kalau massa bisa mencapai ribuan,” ujarnya.
M. Yusuf menambahkan, aksi ini tidak hanya melibatkan pekerja dari Jawa Barat, tetapi juga dari daerah lain seperti Banten dan DKI Jakarta yang menyatakan akan bergabung.
“Info terbaru dari Banten dan Jakarta juga akan ikut bergabung. Kalau itu terjadi, jumlahnya bisa lebih dari 200 bus,” katanya.
Menurutnya, aksi ini digelar sebagai bentuk keresahan terhadap kepastian keberlanjutan program MBG, terlebih dengan adanya sejumlah kebijakan yang dinilai menyulitkan pekerja di lapangan.
Dalam aksi tersebut, pihaknya akan menyampaikan sembilan tuntutan. Salah satunya adalah dukungan terhadap keberlanjutan program MBG yang dinilai memberikan manfaat gizi bagi masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi para pekerja dapur.
Selain itu, mereka juga mendukung langkah pemerintah untuk mengusut dugaan kasus korupsi yang terkait dengan program tersebut, serta meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
Baca Juga:Bupati Garut Warning SKPD, Evaluasi Kinerja Tak Boleh Lambat DitindaklanjutiPembangunan Sudah 90 Persen, Jembatan Darurat WIKA di Klapanunggal Bogor Ambruk
Tuntutan lainnya adalah dorongan agar pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap program MBG guna menjamin keberlanjutannya di masa depan.
Serikat pekerja juga menyoroti aspek kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja di dapur MBG. Mereka meminta adanya kejelasan status kerja, termasuk usulan agar istilah “relawan dapur MBG” diubah menjadi tenaga kerja.(son)