Menurut Nur, pemerintah daerah harus memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak pelayanan kesehatan akibat ketidaksesuaian data administrasi. Verifikasi ulang dinilai menjadi langkah penting agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Kami akan memanggil instansi terkait dan terus mengawal persoalan ini. Negara harus hadir memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan dan akses layanan kesehatan yang layak,” tegasnya.
Ia menambahkan, berbagai aspirasi yang diterima selama reses akan dibawa ke DPRD sebagai bahan pengawasan sekaligus rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah.
Baca Juga:Cungkil Kaca Dapur, Maling Gondol Uang dan Tablet Kasir Kafe di CibinongPemkab Tasikmalaya Siapkan Mal Pelayanan Publik, Urus KTP hingga Izin Usaha Cukup di Satu Tempat
“Komisi IV memastikan persoalan BPJS PBI akan menjadi salah satu agenda prioritas yang diperjuangkan demi menjaga akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bandung Barat,” pungkasnya. (Wit)